Ekspor CPO Malaysia Melonjak

Pemerintah India Gelar Investigasi

Ilustrasi CPO. (Int)

MUMBAI - Pemerintah India telah menggelar investigasi terhadap lonjakan impor produk minyak sawit olahan asal Malaysia. Penyelidikan dilakukan untuk mendalami dampak serbuan CPO Malaysia terhadap industri dalam negeri India.

Berdasar data Malaysian Palm Oil Board (MPOB), sepanjang Januari 2019-Juli 2019 ekspor minyak sawit Malaysia ke India mencapai sekitar 3,04 juta ton.

Realisasi ekspor tersebut melonjak 99,93 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 1,52 juta ton.

Mohd Bakke Salleh, Ketua MPOB pada bulan lalu menyebut, tren kenaikan ekspor minyak sawit pada semester pertama 2019 terkait dengan perubahan tarif impor CPO yang diberlakukan oleh India. 

Pada Januari 2019 India memangkas tarif impor CPO yang berasal dari Malaysia. Sementara produk turunan seperti refined bleached deodorised (RBD) palmolein tarif impornya diturunkan dari 54 persen menjadi 45 persen.

Keistimewaan yang dinikmati Malaysia tersebut merupakan buah dari perjanjian kerjasama ekonomi (Malaysia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement/MICECA) yang ditandatangani kedua negara pada 2011 silam.

Permohonan penyelidikan ini diajukan oleh Solvent Extractors Association of India kepada Departemen Perdagangan India. Pengajuan itu secara khusus juga didukung oleh sejumlah perusahaan besar di India seperti Adani Wilmar Ltd., dan Ruchi Soya Industries Ltd.

Berdasar dokumen inisiasi investigasi safeguard bilateral yang diumumkan Departemen Perdagangan India pada 14 Agustus 2019, ada dua produk turunan sawit yang diselidiki.

Kedua produk yang dimaksud adalah RBD palm oil dan RBD palmolein.

"Otoritas menemukan bahwa ada bukti yang cukup bahwa impor produk yang diselidiki telah meningkat secara signifikan yang menyebabkan masalah serius bagi produsen dalam negeri," kata Direktorat Jenderal Perdagangan Obat, Departemen PeLembaga investigasi telah meminta pihak yang berkepentingan untuk mengirimkan pandangan mereka dalam waktu sebulan. 

Badan Investigasi Departemen Perdagangan telah meminta pihak yang berkepentingan untuk mengirimkan pandangan mereka dalam waktu sebulan. (*)


[Ikuti SawitPlus.co Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar