PEKANBARU - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI menyoroti rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Riau. Karena itu pemda diminta lebih mandiri dan menggali potensi yang ada.

Kabid Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, Riznaldi Akbar mengatakan, pihaknya secara nasional menggelar diseminasi informasi dengan tujuan agar kebijakan anggaran oleh pemerintah pusat dapat disampaikan dan dijalankan oleh pemda.

"Dalam menyusun APBN, kami punya konsep APBN sehat, adil, dan mandiri. Ukuran yang sehat itu defisitnya terkendali, baik defisit maupun rasio utangnya," katanya Jumat (5/7/2019).

Untuk di Provinsi Riau, pihaknya menilai ekonomi daerah itu masih bergantung dengan komoditas kelapa sawit, dan harga minyak mentah di pasar global. Hal itu menyebabkan aktivitas ekonomi Riau menjadi rentan mengalami gangguan dari gejolak ekonomi di luar negeri.

Untuk itu pihaknya menyarankan kepada pemda agar segera beralih dari ketergantungan pada komoditas, kepada potensi daerah yang masih dapat dikembangkan.

Ketergantungan Riau juga tercermin dari postur APBD yang sebagian besar berasal dari dana transfer pusat berupa dana perimbangan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Sedangkan pendapatan asli daerah masih rendah.

"Riau harus mandiri dengan potensi daerah yang ada, sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat," katanya.

Data APBD Riau 2019 mencatat nilai PAD di anggaran tahun ini mencapai Rp3,6 triliun atau hanya naik tipis dari posisi APBD 2018 yang mencapai Rp3,2 triliun. Sedangkan total APBD Riau 2019 senilai Rp9,1 triliun atau turun dari nilai APBD 2018 yang mencapai Rp10,09 triliun.

Sementara itu pakar ekonomi Universitas Riau, Dr Dahlan Tampubolon mengaku daerah itu jelas sangat terdampak kondisi perang dagang antara China dengan Amerika. 

"Karena tujuan ekspor utama CPO Riau itu ke China, kalau perang dagang berlanjut, China akan mengurangi permintaan dan tentu Riau langsung terdampak," katanya.

Karena itu dia menyarankan pemda segera mendorong sektor lain untuk menggerakkan ekonomi daerah, misalnya menggesa pembangunan PLTU mulut tambang, membangun pabrik pupuk untuk menekan impor, serta mendorong realisasi rencana pengembangan kawasan industri yang sebagian besar belum beroperasi. (*)