JAKARTA-Program pemerintahan Joko Widodo membangun pabrikan yang akan membuat B20 hingga B100, dikatakan Gubernur Riau Syamsuar sudah tepat untuk menyerap minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Ditambah lagi, penolakan Komisi Eropa melalui delegated RED II, terhadap sawit dan turunannya. 

"Melalui program dan kebijakan yang digagas pemerintah saat ini, membangun pabrikan biodiesel. Serapan minyak sawit untuk Indonesia akan semakin tinggi, " Gubri saat menghadiri acara penyerahan premi penjualan sawit berkelanjutan Asian Agri di Kota Pekanbaru, Kamis, 21 Maret 2019.

Dikatakan Gubri, sawit telah menjadi penyumbang bagi PAD untuk pembangunan daerah serta untuk devisa nasional. Riau adalah provinsi terbesar yang memiliki lahan perkebunan sawit. Totalnya melebihi dua juta hektar. 

Dengan pabrikan pengolahan biodiesel, hal ini adalah potensi yang sangat besar untuk menyerap CPO secara domestik.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) berencana akan  mengonversi dua kilang minyak tua di Dumai dan Plaju menjadi fasilitas pengolahan biodiesel 100 persen atau B100.

Menurut dia, hal tersebut dipastikan oleh pemerintah pusat pada Selasa lalu (19/3) dengan kedatangan Menteri BUMN Rini Soemarno dan sejumlah direksi BUMN seperti Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Dirut PTPN V Jatmiko Krisna Santosa. Pada kunjungan tersebut, lanjutnya, terdapat penandatanganan kerja sama antara sesama BUMN tersebut untuk mendorong industri hilir sawit nasional.

"Semua dilakukan untuk mengatasi permainan-permainan perdagangan seperti (Eropa) ini, sehingga nanti jangan kesannya kita setiap tahun menghadapi ini terus. Ini juga bisa mendorong kita mandiri energi dengan menggunakan potensi sawit yang ada," kata Syamsuar seperti dilaporkan Antara.(rdh)