JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tindakan Komisi Uni Eropa dalam delegated RED II sama sekali tidak mencerminkan upaya Eropa di dalam pembangunan berkelanjutan.

Sawit dikatakan Luhut telah menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Sekitar 20 juta orang anggota masyarakat Indonesia, terutama petani kecil. Bila mereka terdampak atas kebijakan UE, Luhut menegaskan Indonesia tentu akan bereaksi. 

"Apalagi kita bukan negara miskin, kita negara berkembang dan punya potensi yang bagus. Tidak ada toleransi. Ini untuk kepentingan nasional," kata mantan kepala staf kepresidenan tersebut. 

Dikatakan Luhut, pemerintah juga memiliki komitmen terhadap isu lingkungan. 

Pernyataan Menko Bidang Kemaritiman ini juga dikatakan Menteri Industri Primer Malaysia, Teresa Kok. Dikatakan Teresa, keputusan Komisi Eropa  menghapus minyak kelapa sawit sebagai biofuel di Eropa dengan dasar bahwa minyak kelapa sawit menyebabkan deforestasisama sekali tanpa dasar. 

Langkah ini juga mencerminkan UE ketidaktulusan dalam mengimplementasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang BerkelanjutanTujuan Pembangunan (SDGs)
  
"Delegated Act UE berupaya memperkaya
Petani Barat dengan mengorbankan petani kecil Malaysia dan undang-undang yang di delegasikan bersifat diskriminatif terhadal ekonomi negara berkembang di Asia Tenggar, Afrika dan Amerika Latin. Skema ini hanya dirancang untuk melukai mata pencaharian jutaan petani kecil", ujar Teresa dalam press releasenya beberapa waktu yang lalu. (rdh/net)