JAKARTA - Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memutus keberadaan para pengepul di antara rantai pasok tandan buah segar (TBS) petani ke pabrik kelapa sawit (PKS). 

Wakil Ketua  DMSI Sahat Sinaga mengatakan, para pengepul diduga menikmati 30-35% dari harga TBS yang seharusnya menjadi milik petani. Karena itu, pemerintah harus memutus keberadaan pengepul di antara rantai pasok TBS petani ke PIS, dalam hal ini pemda paling bertanggung jawab untuk mengatasi kondisi tersebut

"Pengepul harus dihilangkan. Pemerintah harus mengatasi ini, keberadaan mereka itu menikmati 30-35%, termasuk ongkos angkut, dari harga TBS yang seharusnya bisa dinikmati petani," kata Sahat belum lama ini.

Di sisi lain, petani-petani kelapa sawit yang bukan mitra plasma agar berkelompok, sehingga PKS mau mendatangi dan membeli TBS langsung dari petani.

 "Selain menghapus pengepul, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur supaya PKS bisa langsung ke petani. Petani juga tidak bisa hanya mengeluh, mereka harus berkelompok. Kalau panen cuma dua tandan, siapa yang mau beli, kalau berkumpul, tentu tidak lagi harus ke pengepul," kata Sahat

Secara terpisah, Ketua Umum DPP Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Tolen Ketaren mengatakan, harga TBS petani swadaya lebih murah Rp 300 per kilogram (kg) dari petani plasma. 

"Ini karena ada pihak ketiga. Kami berharap, petani bisa menjual langsung ke PKS. Selama ini, keberadaan pengepul turut menekan harga TBS petani menjadi rendah. Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Gapki supaya setidaknya menginstruksikan ke anggotanya supaya tidak ada lagi pengepul. Kami juga berharap supaya ada instruksi dari Presiden soal ini," kata Tolen.tps