JAKARTA - Sampai saat ini pemerintah sangat serius untuk mengentaskan kemiskinan di berbagai wilayah. Salah satu agenda yang dilakukan dengan mengadakan kegiatan Rakornas Penempatan Lokasi Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil, dan Perbatasan Antar Negara (PFM Pesisir, PPK, dan PAN).

Acara ini dipimpin langsung oleh Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi ZA Dulung. Dalam kesempatan tersebut, dia mengatakan bila saat ini Kementerian Sosial sudah melakukan Open Government Partnership (OGP) baik antar pemerintah pusat, daerah, juga pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan demi mewujudkan penetapan kebijakan yang berpihak kepada orang miskin (pro poor).

"Bansos pangan sudah sangat berperan dalam penurunan angka kemiskinan. Apalagi bansos sudah tepat sasaran dan program pangan sudah lancar," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bila hasil penelitian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Percepatan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2000 lalu, masyarakat hanya menerima bantuan sekitar 5,5 kg beras. Namun saat ini, masyarakat telah menerima kurang lebih 8,5-9 kg beras.

Acara rakornas ini juga dijadikan kegiatan untuk mentransformasikan model bantuan agar Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH), serta Sarana Lingkungan (Sarling) bisa disinergikan. Tujuannya agar mendorong kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat.

Dengan inovasi baru untuk mengembangkan produk-produk bantuan UEP, kelak bisa menjadi pangsa pasar tersendiri, baik dalam maupun luar negeri. Di akhir arahannya, Rakornas yang dilaksanakan di Harris Hotel & Convention Center Malang, Jawa Timur, Dirjen PFM merasa perlu ada dukungan dari semua pihak, baik dari sisi anggaran maupun pelaksanannya untuk dapat menjangkau wilayah III dengan jumlah angka kemiskinannya relatif lebih besar dengan akses yang sulit. *