PEKANBARU - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau 2018 diperkirakan defisit akibat adanya tunda salur dan tak tercapainya target pendapatan. Hal ini membuat Pemerintah Provinsi Riau melakukan rasionalisasi anggaran.

Dalam rangka itu pula bakal ada pemangkasan kegiatan dan juga tunda bayar. Oleh sebab itu, Pemprov Riau mulai melakukan pemanggilan terhadap Organisasi Perangkat Daerah untuk mencermatinya.

"Kita ingin agar OPD mencermati masih dimungkinkankah ada hal yang tak prioritas dari segi belanja apakah tidak wajib dan mengikat. Yang wajib seperti sudah ada kontrak, beban tetap listrik air telepon, itu tak masalah termasuk gaji. Tapi mungkin ada belanja langsung yang tidak wajib, tidak ada komitmen dan kerjasama dengan kabupaten/kota dan pihak lain mungkin bisa disisihkan utk kepentingan agar yang wajib itu bisa dibayarkan," urai Sektetaris Daerah Pemprov Riau, Ahmad Hijazi, Rabu (31/10/2018).

Pihaknya mengaku sudah memanggil empat OPD dan akan terus berproses selama dua bulan ini. Oleh karena itu, terkait mana kegiatan yang tunda bayar saat ini dikatakannya masih dalam proses.

Dalam rapat tersebut ada satu OPD, kata dia yang harus patuh pada komitmen, ada yang kegiatannya sudah terlaksana, dan ada juga yang kegiatan nya bisa dijadwal ulang senilai Rp500 juta.

"Ini juga agar tidak jadi beban pemerintahan berikutnya. Saya selain Ketua TAPD, saya juga koordinator pengelola keuangan daerah. Jangan berpikir kepentingan OPD, bekerja dengan sistem pemprov. Karena yang punya kewenangan adalah kepala daerah yang mendelegasikan ke saya. Kalau terjadi likuiditas anggaran, saya berkewajiban memgamankan agar tunda bayar tepat sasaran, jangan bayar seenak perut saja," pungkasnya. Bay