PEKANBARU - Saat ini sering digembar-gemborkan Provinsi Riau mengalami tunda salur Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat selama beberapa tahun. Bahkan dikatakan nilainya hingga Rp2 triliun lebih.

Seperti dari Anggota DPRD Riau, Asri Auzar berharap pada Gubernur Terpilih yang akan dilantik Februari 2019 nanti yakni Syamsuar untuk memperjuangkan pencairan dana. Pasalnya kata dia itu hak daerah yang harus dibayarkan pemerintah pusat. 

"Kita minta Gubernur terpilih kedepannya berkomitmen untuk memperjuangkan Dana bagi hasil Riau yang sudah mencapai Rp2, 6 triliun. Itu hak daerah, lihat akibatnya sekarang tunjangan pegawai tak terbayar, proyek juga tunda bayar," tegasnya.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengatakan pihaknya telah menemui Dirjen Keuangan mempertanyakan DBH. "Kita sudah sampaikan pada kementerian  keluhan daerah karena tidak dibayarkan DBH ini dan apa dampaknya bagi daerah," kata Noviwaldy.

Politisi Demokrat ini menambahkan, jika Pemprov Riau kesulitan mengatur postur anggaran karena tunda salur DBH yang terjadi.

"Kita minta agar Pusat memperhatikan kondisi keuangan kita di Riau ini. Namun, jika di APBD 2019 tidak dicairkan juga, maka ini sudah melanggar undang-undang," papar Dedet, panggilan akrab Noviwaldy. Bay