PEKANBARU - Akhirnya Instruksi Presiden nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit resmi diturunkan. Dengan demikian implementasi di lapangan juga diharapkan konsisten untuk dilakukan.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Riau Bidang Ekonomi, Mansyur HS ketika ditanyakan tanggapannya, Jumat (28/09/2018). Menurutnya hal ini sudah lama diwacanakan dan tinggal menunggu apa benar-benar dilaksanakan atau tidak.

"Moratorium itu bagus, tapi kita lihat saja konsisten atau tidak di lapangan. Mudah-mudahan konsisten," ujarnya.

Meski demikian, menurutnya dalam inpres itu untuk yang sudah mengajukan izin bertahun-tahun dan sampai saat ini belum direalisasikan masih bisa diproses. Lebih jauh lagi, kata dia itu harus diproses karena yang bersangkutan sudah melakukan investasi

"Yang tidak boleh itu yang mengajukan yang baru yang notabenenya setelah inpres ini keluar. Yang masih dari awal mulai dari konversi lahan, ini memang tidak dibolehkan lagi," ungkap Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini. Bay