PEKANBARU - Guna memberikan edukasi dan sosialisasi tentang hubungan industri kepada anggotanya, Gabungan Pengusahan Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau menggelar seminar nasional. Acara yang di hadiri peserta dari beberapa provinsi ini mengusung tema “kupas tuntas UU no 6 tahun 2023 cluster ketenagakerjaan dan strategi beracara di pengadilan hubungan industrial” Kamis (03/10) bertempat di hotel Pangeran Pekanbaru.
Ketua Gapki Riau, Lichwan Hartono dalam sambutannya mengatakan, sesuai tugas pokok Gapki yakni diantaranya Memberdayakan anggota, sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan industri kelapa sawit Indonesia.
Seminar ini bertujuan memfasilitasi dan menambah pengetahuan tentang advokasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh industri kelapa sawit di bidang ketenagakerjaan sehingga Gapki perlu mengedukasi anggotanya terhadap UU no 6 tahun 2023 ini,
“Seminar kali ini luar biasa karena kita menghadirkan beberapa perusahaan yang terhimpun di Gapki yang ada di Indonesia untuk hadir di seminar ini. Dan antusias peserta sangat luar biasa, mereka banyak bertanya terkait kendala-kendala di lapangan, apalagi narasumber yang kita hadirkan ini adalah narasumber nasional yang kompeten di bidangnya,” jelas lichwan Hartono.
Sementara narasumber yang hadir diantaranya, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Yuli Adiratna SH M.Hum Hakim AD HOC PHI Mahkamah Agung RI, Junaedi SH, SE, Msi dan praktisi hukum dan juga mantan hakim pengadilan industri, Juanda Pangaribuan SH MH. Hadir juga pada kesempatan itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau, Boby Rachmat S TIP Msi.
Ditempat yang sama Boby Rachmat menambahkan, saat ini isu isu yang terjadi di Riau terkait regulasi ketenagakerjaan semakin tinggi, hal ini karena banyaknya PHK besar besar dari perusahan.
Karena itu UU no 6 2023 ini memang sangat penting di edukasi kepada perusahaan agar memahami hak dan kewajiban terutama ketenagakerjaan. “Di Riau sektor perindustrian sawit sangat menjanjikan sehingga keterampilan dan pemahaman dalam ketenagakerjaan yang dipaparkan dalam seminar ini sangat bermanfaat".
Selain itu isu tenaga kerja yg masih sifatnya pekerja harian lepas (PKH) sehingga masih banyak pengaduan terhadap tenaga kerja dan ada juga yang belum terdaftar di bpjs ketenagakerjaan.
Acara berjalan dengab dipandu moderator Robert Hutapea dari HR Operation Head First Resources Group, dan hadir Ketua Kompartemen Ketenagakerjaan Gapki Pusat Sumarjono Saragih mewakili Ketua Gapki Pusat.
Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Yuli Adiratna SH MHum pada kesempatan itu menyampaikan materi dari sisi regulasi dan perspektif pemerintah.
Sedangkan praktisi hukum dan juga mantan hakim pengadilan industri, Juanda Pangaribuan SH MH. Berdialog dari perspektif kasus-kasus lapangan, sehingga seminar berjalan dengan antusias diselingi diskusi hangat antara pembicara dan peserta yang merupakan perwakilan perusahaan anggota Gapki se Indonesia dan perusahaan perkebunan di provinsi Riau.(lin)
