SORONG - Dalam suasana politik yang memanas, munculnya Pakta Integritas melibatkan Pelaksana Tugas (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Moso, menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peta politik lokal. Pernyataan tegas Yan Piet Moso untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebesar 60 persen lebih di Kabupaten Sorong, Papua Barat, tidak hanya memunculkan pertanyaan serius terkait netralitas ASN, tetapi juga menyoroti kegagalan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Menurut juru bicara Perhimpunan Aktivis 98, Agung Wibowo Hadi, eksistensi Pakta Integritas Yan Piet Moso yang mendukung Ganjar Pranowo merupakan bukti konkret kegagalan Kemendagri dalam melakukan pengawasan. Dengan nada tajam, Agung menyampaikan pendapat bahwa "Mendagri Tito Karnavian gagal" dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban sebagai lembaga negara yang memiliki otoritas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Lebih lanjut, Agung menduga adanya permainan politik di balik kebijakan penempatan Pj kepala daerah yang mungkin terkait dengan Pilpres 2024. "Atau bisa saja, Tito diduga main mata dengan menempatkan Pj kepala daerah untuk menangkan Ganjar Pranowo," ungkap Agung. Seraya menyampaikan kekhawatiran akan potensi adanya kecurangan dalam pilpres mendatang, Agung mengingatkan agar Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap kinerja Mendagri Tito Karnavian dan Pj kepala daerah di seluruh Indonesia.
“Agar jalannya Pemilu 2024 jujur, adil dan aman,” tambahnya.
Pakta Integritas Yan Piet Moso, yang beredar luas, mencatat komitmen kuat untuk mendukung Ganjar Pranowo dalam tingkat yang signifikan. Namun, yang lebih mencemaskan adalah tandatangan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TSP Silaban, pada Agustus 2023. Meskipun kontroversial, Menko Polhukam dan cawapres Mahfud MD mempertahankan bahwa tidak ada hukum yang dilanggar atas pakta integritas Yan Piet Moso. Pernyataan ini diperkuat oleh cawapres Ganjar Pranowo, yang menegaskan bahwa pakta tersebut tidak merugikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebagai penutup, munculnya kontroversi seputar Pakta Integritas Yan Piet Moso menyoroti pentingnya transparansi dan integritas dalam proses politik Indonesia. Masyarakat menantikan langkah nyata pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cermat demi menjaga integritas sistem demokrasi tanah air.