JAKARTA - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengatakan pondok pesantren, khususnya di daerah-daerah penghasil sawit, berpotensi besar untuk mengembangkan usaha berbasis komoditas sawit. Menurutnya, hal ini karena pesantren memiliki kemandirian dan berada dekat dengan kelompok masyarakat.
Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin saat membuka program Pengembangan Potensi Santripreneur berbasis Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) Sawit sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan secara virtual.
"Pesantren, sebagai aset umat, sangat berpotensi bagi pengembangan kolaborasi dan kerja sama pengembangan usaha, termasuk bagi komoditas sawit ini. Pesantren juga memiliki ciri khas dan keunikan, antara lain kemandirian dan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat," kata Ma'ruf Amin.
Dia mengatakan, hampir 50% pesantren yang ada di Indonesia, memiliki potensi itu. "Pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air saat ini berjumlah sekitar 28.194 buah, dimana 44,2 persen atau sekitar 12.469 buah di antaranya berpotensi untuk pengembangan ekonomi," tambahnya.
Lewat program Santripreneur berbasis UKMK Sawit, Ma'ruf berharap pesantren-pesantren di daerah penghasil sawit dapat turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat.
"Melalui program ini, pesantren yang berada di daerah-daerah penghasil komoditas sawit diharapkan akan dapat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di daerahnya, terutama pada masa pemulihan ekonomi ini," tukasnya.
Kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha juga harus diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pesantren dalam mengelola produk-produk olahan sawit.
Pelatihan bagi para santri dalam mengelola produksi, distribusi dan pemasaran produk sawit menjadi salah satu kunci keberhasilan program pengembangan potensi santripreneur di pondok pesantren.
"Civitas pesantren juga perlu dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan tentang pengembangan dan pengelolaan usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan dan pengorganisasian sumber daya manusia," jelasnya.
Dia berharap, program tersebut dapat mendorong upaya percepatan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, yang tengah anjlok akibat pandemi covid-19.*
