Delegasi Parlemen Eropa datang ke Indonesia. Itu setelah Parlemen Eropa menyetujui Resolusi Eropa yang menyetujui, bahwa sawit merusak lingkungan, deforestasi, melakukan pelanggaran HAM, mempekerjakan anak-anak, dan biang korupsi. Tudingan yang mendiskreditkan perkebunan sawit itu menyakitkan bangsa ini. Kedaulatan negara ini dicampuri, sampai-sampai Menteri Luar Negeri Indonesia bereaksi dengan membela perkebunan sawit, dan Presiden Jokowi menegaskan komitmennya untuk itu, yang kemudian disusul beberapa wakil negara Eropa yang datang untuk memberi dukungan Indonesia. Saking menyakitkannya tuduhan yang tidak berlandaskan fakta di lapangan itu, Menteri LHK yang selama ini dianggap ‘kepanjangan tangan Eropa’ juga bereaksi keras. Jangan campuri urusan dalam negeri kami, katanya kala itu. Nah, kini, pasca tuduhan Parlemen Eropa yang tidak berdasar itu, mereka datang ke Indonesia. Mereka diterima Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, yang dalam kesempatan itu kembali menyampaikan fakta positif dari industri sawit. Dalam menerima delegasi Parlemen Uni Eropa itu, kembali ditegaskan sikap Indonesia, bahwa apa yang tertuang dalam Resolusi Eropa itu tidak benar. Untuk itu, Resolusi Eropa harus  dibatalkan agar memberikan rasa keadilan terhadap rakyat Indonesia. Menurut Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, Indonesia adalah negara yang memiliki komitmen tinggi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs). Malah menjadi negara terdepan dalam meratifikasi rekomendasi Paris Agreement 21 tentang perubahan iklim. “Resolusi sawit sebaiknya dibatalkan dengan pertimbangan komitmen Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan. Komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim dan SDGs sangat jelas dan sudah diakui,” kata Nurhayati bersama sejumlah anggota BKSAP ketika menerima delegasi Parlemen Uni Eropa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/05/2017). Sebagai informasi, Parlemen Uni Eropa pada 4 April 2017 menyetujui laporan terkait minyak kelapa sawit dan deforestasi di Indonesia. Resolusi ini meminta penghapusan penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel pada 2020. Resolusi ini menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia menyebabkan deforestasi dan kebakaran hutan. Erico Sotarduga, anggota BKSAP dari komisi VI menjelaskan, bahwa industri kelapa sawit menampung 4 juta tenaga kerja secara langsung. Dan jika ini dihentikan, maka akan membawa multiplier effect terhadap 12 juta penduduk. “Kami harap Uni Eropa memberikan rasa keadilan bagi rakyat indonesia. Kelapa sawit makin baik ke depannya dan tidak berpengaruh masif terhadap kerusakan alam,” katanya. Dan sikap lebih keras lagi disuarakan Hamdani, Anggota Komisi IV DPR RI. Dengan lantang dia mengatakan, bahwa Indonesia tidak pernah takut menghadapi resolusi itu. “Kita tidak pernah takut dengan resolusi Uni Eropa. Toh, pangsa pasar utama kelapa sawit Indonesia bukan negara-negara Eropa,” kata politisi Nasdem itu. Di depan beberapa anggota parlemen Uni Eropa, Hamdani juga menegaskan bahwa deforestasi yang digunakan sebagai dasar asumsi untuk membuat sebuah resolusi sawit itu sangat keliru. “Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen mengenai sawit berkelanjutan dan ramah lingkungan. Itu sudah dilakukan sejak 2009, dan ditambah dengan pembatasan penggunaan lahan gambut pada tahun 2016 lalu,” katanya. Mendapat gempuran itu, delegasi Parlemen Uni Eropa Pedro Silva Pereira menyebut, bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke Provinsi Riau dan mendapatkan informasi soal itu. Dan yang dimaksud Pedro itu adalah pertemuan yang digelar di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang membahas gambut. Dalam pertemuan itu berusaha ‘dipaksakan’ bahwa gambut merusak, dan direkomendasikan agar PP Gambut yang ‘mematikan’ petani itu secepatnya untuk direalisasi secepatnya. Dalam pertemuan yang belum ada titik temunya itu, Pedro meminta ada beberapa pertemuan lagi untuk membahas ini. “ Kami percaya Indonesia dan Uni Eropa akan mendapatkan titik temu yang positif untuk pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak, ” tambahnya. jss