JAKARTA - Kementerian Perdagangan menyatakan telah menerbitkan izin impor bawang putih sebanyak 60 ribu ton untuk mengamankan pasokan di dalam negeri jelang bulan Ramadhan. Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto menyatakan dari impor ditempuh demi mencegah kenaikan harga bawang putih.

Jumlah impor yang diberikan tersebut lebih rendah dari target sebelumnya yang mencapai 90 ribu ton. Agus mengatakan pihaknya akan menerbitkan izin impor secara bertahap.

"Ini kan ada proses. Dalam proses ada rekomendasi, tapi bukan serta merta angka yang keluar dengan volume yang sama," terang Agus di Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Sebelumnya, pada awal bulan ini Agus mengatakan bahwa pihaknya menargetkan menerbitkan izin impor bawang putih sebanyak 90 ribu ton. Menurutnya, jumlah izin impor komoditas itu sesuai dengan permohonan yang diterima kementerian melalui sistem Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RPIH) Kementerian Pertanian.

Sementara, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana menyatakan izin impor bawang putih yang sudah keluar mencapai 34.825 ton sampai Jumat (6/3/2020) lalu. Jumlah itu meningkat dari posisi Rabu (4/3/2020) yang sebanyak 25.800 ton.

Impor bawang putih ini didatangkan dari China. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan meyakini bawang putih dari Negeri Tirai Bambu tidak menjadi perantara virus corona atau Covid-19.

Lagi pula, tidak ada larangan untuk mengimpor bahan pangan dari China asalkan bukan binatang hidup. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Impor Sementara Binatang Hidup dari China.

Di samping itu, pemerintah juga akan segera mengimpor beras dalam waktu dekat guna menjaga pasokan di dalam negeri. Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman Edi Prio Pambudi menyatakan konsumsi beras setiap Ramadan meningkat dari bulan-bulan biasanya.

Hanya saja, ia enggan menjelaskan lebih lanjut jumlah impor beras yang akan dilakukan. Pasalnya, rencana ini masih dikaji dengan kementerian/lembaga (K/L) lain.

"Detailnya di Perum Bulog yang paham. Yang jelas, kami tidak coba untuk membatasi berapa, yang penting kalau kebutuhannya segitu, akan dipermudah," pungkas Edi. (*)