JAKARTA – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( GAPKI) sepakat membangun pola kemitraan yang lebih luas dalam rangka mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan industri sawit di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam pertemuan antara kedua asosiasi sawit di Jakarta, Selasa (3 September 2019).

Pertemuan ini dihadiri pengurus GAPKI antara lain Joko Supriyono (Ketua Umum), Togar Sitanggang (Wakil Ketua Umum Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan), Susanto (Wakil Ketua Umum Urusan Kebijakan  Publik), Kanya  Lakshmi (Sekretaris Jenderal), Mukti Sardjono (Direktur Eksekutif), Suryanto Bun (Ketua Bidang Kemitraan dan Pembinaan Petani), dan Norman Fajar (Kompartemen Sektor Publik). Dari APKASINDO hadir pengurus yaitu Gulat ME Manurung (Ketua Umum), Rino Afrino (Sekretaris Jenderal), Amin Nugroho (Ketua Bidang), dan Kasriwandi (Ketua Bidang).

Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO, mengapreasi pertemuan ini karena menjadi pertemuan bersejarah karena petani maupun pengusaha menghadapi masalah yang sama yaitu kampanye negatif sawit dari luar negeri dan perkebunan sawit yang terjebak dalam kawasan hutan. Baik APKASINDO dan GAPKI akan bekerjasama menyelesaikan persoalan ini supaya industri sawit tidak ditekan terus menerus oleh berbagai pihak. Kerjasama ini merupakan lanjutan Implementasi MoU yang sudah ditandatangani tahun 2017 di Bali dan kerjasama ini adalah untuk yang kesekian kali dilakukan GAPKI dengan APKASINDO.  

Dalam catatan Gulat, ada lima poin penting dalam pertemuan tersebut. Pertama,  Petani anggota  Apkasindo sepakat membangun kemitraan yang lebih kuat bersama  perusahaan sawit anggota Gapki. Tujuannya adalah membangun kepastian harga dan membantu praktik sawit yang berkelanjutan di perkebunan sawit petani.

Kedua adalah perusahaan anggota Gapki berkomitmen mengadakan pelatihan petani secara periodik untuk meningkatkan kompetensi SDM Petani. Ketiga, baik Gapki dan Apkasindo saling mendukung untuk melawan kampanye negatif sawit dan menggencarkan kampanye sawit positif baik secara bersama-sama maupun dilakukan secara organisasi masing-masing.

Point keempat, kata Gulat, Gapki sangat mendukung program Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan berharap Petani Apkasindo dapat mengikuti komitmen yang sudah di deklarasikan Gapki, namun Gapki dapat memahami bahwa masih cukup banyak persoalan yang dihadapi Petani, terkhusus masalah sawit Petani dalam kawasan hutan dan ketelusuran dokumen sumber bibit yang ditanam petani. Dan Gapki berharap Peran penting pemerintah untuk membantu Petani menyelesaikan hambatan tersebut.

“Poin kelima yaitu mengadakan pertemuan rutin antara petani anggota Apkasindo dengan cabang Gapki di daerah,” jelas Gulat.

Joko Supriyono mengapreasiasi pertemuan ini karena Apkasindo maupun Gapki  sama-sama telah menjalin hubungan baik semenjak lama. Kerjasama kedua organisasi ini perlu diperkuat karena menghadapi persoalan sama. “Sebagai bagian supply chain (red-rantai pasok) sawit, maka Gapki dan Apkasindo harus bergandengan tangan. Ibaratnya, kita punya medan perang sama yang mesti dihadapi keduanya. Semua bagian industri sawit harus dimajukan baik itu petani, perusahaan, dan biodieselnya,” ujar Joko.

Ia menambahkan kemitraan petani dengan plasma sebaiknya perlu dibantu oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, kabupaten membuat rekomendasi kepada calon peserta plasma (CPP) bagi petani yang akan dimitrakan, jadi peran Bupati dikedepankan.  Hal ini dapat di mitrakan dengan Perusahaan yang beroperasi di suatu daerah dimana Petani sawit ada disekitar daerah HGU perusahaan tersebut.

Fokus lainnya adalah serangan kampanye negatif sawit kepada industri sawit. Joko mengakui kedua organisasi punya perhatian sama untuk melawan kampanye negatif dan hambatan dagang di negara tujuan ekspor sawit. Untuk itu, masalah ini tidak bisa diselesaikan satu pihak saja.“Semua harus bersatupadu menghadapi tekanan terhadap industri sawit. Kampanye hitam harus dilawan bersama dengan segala potensi masing-masing,” tegas Joko.

Terkait kemitraan, Joko mengapresiasi telah berjalannya pembuatan database keanggotaan Apkasindo sehingga mempermudah jaringan kemitraan antara petani dengan perusahaan di daerah.  Pendataan ini perlu di update  untuk mendapatkan kejelasan data maupun informasi petani anggota Apkasindo secara menyeluruh. Ia mengajak anggota Apkasindo yang memiliki kelompok dan koperasi supaya menggandeng perusahaan anggota Gapki di sekitarnya.  “Dalam waktu dekat kami  akan mennjau kebun anggota Gapki yang sudah bermitra dengan masyarakat sebagaimana amanat Inpres nomor 8 tahun 2018,” pungkas Joko.

Mendukung pernyataan Ketua Umum Gapki, Gulat Manurung mengatakan bahwa jika persoalan kemitraan ini di perusahaan anggota Gapki maka lebih mudah koordinasinya. Ke depannya DPP APKASINDO akan berkoordinasi dengan Dirjen Perkebunan dan kementerian terkait tentang data perusahaan perkebunan sawit dan kemudian akan memilah mana yang anggota Gapki mana yang tidak.  

“Kemudian kami akan menyurati perusahaan non Gapki tersebut untuk sama-sama berkomitmen mewujudkan kemitraan antara petani dengan perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh Inpres 8/2018. Kami Apkasindo sangat menyadari keterbatasan Gapki, dimana hanya 30% perusahaan sawit di Indonesia yang merupakan anggota Gapki, sedangkan 70% perusahaan sawit bukan anggota,” jelas Gulat.

Ia menambahkan Inpres nomor 8/2018 tersebut bukan ditujukan hanya kepada Gapki saja, tetapi kepada setiap perusahaan tanpa kecuali yang bergerak di bidang usaha perkebunan sawit wajib bermitra 20% dengan petani sawit dari luas izin HGU yang diberikan pemerintah. Jika hal ini diabaikan berarti ada pengingkaran aturan dan hal ini bisa masuk kepada pidana hukum,” ujar Gulat yang juga Auditor ISPO ini.

Banyak cara membantu petani untuk mempercepat mewujudkan ISPO di kalangan petani, salah satu wujud tersebut adalah memitrakan Petani dengan Perusahaan, jadi tidak hanya tugas Pemerintah semata. “Minggu depan Apkasindo akan mengirim surat ke 22 DPW APKASINDO tingkat Provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke 116 DPD Tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, untuk menginventarisasi Perusahaan yang belum bermitra dengan masyarakat, untuk selanjutnya akan kami tabulasi secara nasional sehingga akan mempermudah kami mengingatkan perusahaan tersebut tentang kewajiban kemitraan sebagaimana amanah Inpres Nomor 8 Tahun 2018,” papar Gulat.

Kemitraan yang kami harapkan dapat dibagi dua kelompok, pertama yaitu kemitraan pasokan buah (rantai pasok) dari Petani Binaan Apkasindo, dan pola kemitraan yang kedua adalah Kemitraan menyeluruh (Plasma-Inti). “Silahkan dipilih mana yang sesuai dengan kondisi dilapangan. Namun jika kemitraan Perusahaan belum mencapai 20% dari total izin HGU yang dimiliki, maka saya menyarankan supaya kekurangan tersebut dicukupi dari Pola kedua yang kami tawarkan ini,” ujar Gulat di kantor Pusat Gapki.

Pada akhir wawancara Gulat kembali mengaskan bahwa Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang poin Kemitraan 20% adalah berlaku umum menyeluruh kepada semua perusahaan perkebunan kelapa sawit, bukan hanya kepada anggota Gapki. Terkhusus kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tanpa kebun, supaya kembali membaca persyaratan pendirian PKS, dimana pada perubahan permentan yang terbaru yaitu pada Permentan nomor 5 Tahun 2019 disebut untuk PKS Tanpa kebun, Pasokan bahan baku diusahakan sendiri minimum 20% dari total kebutuhan bahan baku sedangkan kekurangannya melalui pola kemitraan (perjanjian kemitraan). Persyaratan tersebut jelas bahwa PKS harus didukung oleh kebun petani Sawit sebesar 80%, jangan setelah izinnya keluar petani mitranya dianaktirikan bahkan tidak sedikit PKS yang ingkar janji.

“Untuk hal ini kami Apkasindo tidak main-main untuk memastikan kemitraan antara PKS dengan petani mitra, jika ditemukan dokumen tentang kemitraan sebagai syarat mendirikan pabrik tapi kemudian perusahaan mengingkarinya maka Apkasindo akan mengambil alih persoalan ini sebagai organisasi petani  sawit terbesar di Indonesia,” ujar Gulat mengakhiri wawancara.