JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono berpendapat sebaiknya pemerintah tak menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena menurutnya defisit BPJS bukan karena kurangnya besar iuran BPJS Kesehatan tapi karena bocor alias dikorupsi 

"Sebelum menaikan iuran BPJS Kesehatan, kita audit dulu secara komprehensif pengunaan dana BPJS Kesehatan," kata Arief Poyuono, Minggu (1/9/2019).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani sebelumnya menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berlaku mulai 1 September 2019. Sebelum diterapkan, kata Puan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menerbitkan peraturan presiden pada akhir bulan ini.  Setelah perpres terbit, Kementerian PMK akan menerbitkan aturan turunan berupa peraturan menteri koordinator PMK.

Peraturan akan mengatur ketentuan bantuan pemerintah bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Lebih lanjut, Puan memastikan kenaikan iuran tidak akan membebani peserta PBI. Pasalnya, iuran tetap akan ditanggung oleh pemerintah.

Menurut Arief Poyuono, selama ini banyak penyimpangan dan Korupsi antara petinggi BPJS Kesehatan dan rumah sakit provider BPJS Kesehatan . 

Buktinya, kata Arief adalah kuitansi. "Pernah enggak peserta BPJS Kesehatan ketika mengunakan fasilitas Rumah Sakit untuk berobat, setelah itu diberikan bukti pengeluaran biaya yang habis untuk berobat? kan enggak ada selama selama ini," katanya.

Kata dia, lantaran tidak ada bukti kuitansi kepada pasien BPJS Kesehatan, maka ini mudah terjadi mark up yang disetujui oleh petugas BPJS Kesehatan selama ini dengan pihak provider Rumah Sakit 

"Ini sumber kebocoran dana BPJS Kesehatan selama ini yang jumlahnya puluhan triliun dan ini permainan antara pejabat BPJS Kesehatan dan rumah sakit provider BPJS Kesehatan," katanya.

Arief menambahkan, dia mendapat informasi bahwa premi yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan oleh masyarakat selama ini lebih dari cukup.  "Hanya bocornya enggak tahan," katanya. (*)