JAKARTA - Pemerintah berencana mengalokasikan uang muka sebesar Rp865 miliar untuk membangun infrastruktur dasar di lokasi ibu kota baru. Dari jumlah tersebut, Rp190 miliar di antaranya akan dialokasikan untuk pembangunan kawasan pemukiman. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemukiman yang dibangun nantinya akan ditujukan bagi aparatur sipil negara yang akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1,5 juta orang.

"Kalau perumahan pasti disiapkan, mau ASN, TNI, Polri, DPR semua dibikin," kata Basuki.

Adapun hunian yang akan dibangun merupakan hunian vertikal, guna menyiapkan mereka untuk tinggal di kota masa depan. 

Pemerintah pun membuka keran kerja sama dengan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan kawasan pemukiman tersebut. 

"Rumah susun, apartemen, kota masa depan kan," pungkasnya. 

Untuk diketahui, dari Rp190 miliar anggaran yang akan digelontorkan untuk pengembangan kawasan pemukiman, Rp100 miliar di antaranya diperuntukkan bagi pembangunan sarana, prasarana utilitas bawah tanah seperti air minum, air limbah, drainase, dan sarana prasarana umum kawasan seluas 2.000 hektar. 

Sedangkan Rp 90 miliar sisanya untuk biaya konsultan urban design 2.000 hektar, rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) 40 ribu hektar dan design control 180 ribu hektar, serta konsultan basic design untuk perumahan ASN. (*)