JAKARTA - Kementerian Keuangan RI memastikan kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) akan tetap berlanjut di tahun 2020. Ini sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinyatakan dalam pidato kenegaraannya, Jumat (16/8/2019) lalu, untuk tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur negara.

“Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur negara, dengan mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta THR,” tutur Jokowi.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, alokasi anggaran untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun depan diperkirakan hampir sama dengan tahun ini.

“Sudah dengan basis gaji pokok yang dinaikkan 5 persen. Itu sudah jadi landasan sehingga (THR dan Gaji ke-13) lebih tinggi,” ujar Askolani di DPR, Senin (19/8/2019).

Sebagai informasi, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran THR dan gaji ke-13 dengan total sekitar Rp40 triliun atau masing-masing Rp20 triliun.

Adapun, terkait mekanisme pencairan tunjangan tersebut, Askolani menjelaskan, Kemenkeu perlu melihat terlebih dahulu perlunya membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru atau tidak.

Jika diperlukan perubahan, maka pemerintah akan mulai merancang PP untuk THR dan Gaji ke-13 pada Januari dan Februari 2020 mendatang.

“Kalau yang sekarang ini (PP) terpakai untuk 2020, artinya tidak perlu kita buat lagi. Kalau harus berubah, bisa kita lakukan mulai dari Januari atau Februari,” tuturnya.

Adapun, Askolani memperkirakan pencairan THR di tahun 2020 akan lebih cepat dari tahun ini sejalan dengan jatuhnya hari raya Idul Fitri yang lebih cepat yaitu 24 Mei-25 Mei. Sementara, jadwal pembayaran gaji ke-13 tidak akan berubah yaitu tetap di bulan Juli mengikuti jadwal tahun ajaran baru siswa.

“Tiap tahun Lebaran kan maju (jadwalnya), tentunya THR akan maju juga (pencairannya),” tutur Askolani. (*)