JAKARTA - Kementerian Desa (Kemdes), Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) RI menilai, salah satu persoalan kemiskinan desa-desa di Indonesia karena desa-desa tersebut tidak fokus mengembangkan produk unggulan untuk meningkatkan ekonomi.

"Satu desa kecil dia tidak fokus melakukan budidaya di banyak komoditi," kata Menteri Desa PDTT RI, Eko Putro Sandjojo dalam Indonesia Development Forum (IDF) 2019, Selasa (23/7/2019).

Masalah itu ditambah dengan tidak adanya kepastian harga jual, konsumen yang akan dituju yang menyebabkan harga menjadi rendah. Atas dasar itu, Kemdes PDTT membuat program produk unggulan kawasan pedesaan. Program ini pada dasarnya membentuk ekonomi kluster dengan meminta rekomendasi pemerintah daerah terkait produk unggulan yang dapat membangkitkan ekonomi pedesaan. 
"Kita minta kepala daerah fokus unggulannya apa karena yang tahu desa atau wilayah tersebut dibudidayakan apa adalah kepala daerah tersebut," ujarnya.

Nantinya, Kementerian Desa PDTT akan mengintegrasikan desa dengan kementerian terkait, dunia usaha, dan perbankan. Saat ini, Kementerian Desa PDTT memiliki anggaran Rp5 triliun dimana Rp2,5 triliun digunakan untuk 40.000 pendamping desa dan Rp500 miliar untuk kebutuhan internal.

Kementerian Desa telah mengelola sekitar 75.000 desa. Pada tahun 2018, terdapat 6.518 desa tertinggal terentaskan menjadi desa berkembang dan 2.665 desa berkembang meningkat menjadi desa mandiri. Hasil Indeks Pembangunan Desa pada 2018 menyebutkan, terdapat 5.559 desa mandiri, 54.879 desa berkembang, dan 13.232 desa tertinggal. (*)