JAKARTA-Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) turun tangan terkait wacana penutupan Taman Nasional (TN) Komodo oleh Pemerintah Provinsi NTT. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) Andreanus Garu menilai, pernyataan Wapres sebagai Duta Komodo, dapat menjernihkan persoalan tersebut.

Andreanus mengungkap rencana penutupan tersebut berdampak pada penurunan minat wisata di sekitar Taman Nasional, salah satunya Labuhan Bajo, NTT. Banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupannya di sektor pariwisata NTT tersebut mulai resah dengan penurunan wisata tersebut.

"Kalau beliau mengeluarkan statement tentang situasi masyarakat yang lagi resah dengan penutupan Komodo, tentu  citra baik masyarakat lokal maupun agen-agen pariwisata, agen-agen perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri ini akan pulih," ujar Andreanus usai menghadap JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 18 Februari 2019.

Dalam kesempatan itu, dirinya dan perwakilan masyarakat Labuan Bajo itu mengundang Wakil Presiden untuk hadir di Labuan Bajo. Menurutnya, Labuan Bajo yang masuk dalam pengembangan 10 wisata baru, dan masuk empat wisata super prioritas itu, mengandalkan TN Komodo sebagai salah satu ikon kebanggaannya.

Masyarakat NTT mendukung gagasan Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian terkait untuk memperbaiki dan mengembangkan ekosistem Taman Nasional Komodo. Namun demikian, kata dia, hal itu tidak kemudian menutup Taman Nasional Komodo. Jika persoalan karena kurangnya ekosistem rusa, yang merupakan pakan dari Komodo, maka yang harus dicarikan solusi adalah pengembanganbiakkan rusa-rusa tersebut.

"Selama ini makanan kurang karena ada perburuan liar. Tadi kita ada solusi, ada Pak Sofyan, juga Pak Wapres, mungkin kita tempatkan pulau lain yang di sana untuk pengembangbiakan rusa dan makanan lain. sehingga tidak mengganggu ekosistem yang ada," ujar Andreanus.

Sebanyak lima komoditas pangan strategis di Indonesia mengalami peningkatan margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) sepanjang 2017. Kenaikan tersebut tercatat dalam survei distribusi perdagangan komoditas strategis tahun 2018.(tps)