PEKANBARU - Pasca dikeluarkannya Instruksi Presiden tentang Moratorium Perkebunan Sawit beberapa bulan lalu, maka tidak bisa lagi untuk ekspansi lahan. Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 14 juta Hektare lahan sawit dan 5-6 juta ha diantaranya dikelola oleh masyarakat atau petani swadaya.

Namun untuk kelapa sawit yang dikelola masyarakat, produktivitas panennya masih rendah. Hanya sekitar 10 ton per tahun dibanding yang normalnya 20-30 ton per tahun.

Oleh sebab itu, di samping pemerintah, pihak perusahaan perkebunan sawit juga diharapkan membantu meningkatkan produktivitas petani swadaya. Menjawab hal ini, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Riau menyatakan hal tersebut mesti dilakukan karena tidak ada jalan lain.

"Untuk rantai pasok ke depan ekspansi lahan tidak bisa lagi, sekarang yang kita harapkan adalah produksi masyarakat. Ini tentu dengan menaikkan produktivitas panen masyarakat petani, makanya perusahaan diharapkan bermitra dengan petani swadaya," kata Sekjen GAPKI Riau, Marianto Lasmono.

Dikatakannya bahwa GAPKI sudah membuat nota kesepahaman dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) untuk membina petani swadaya. Nota itu sudah ditandatangani kedua pihak di Bali awal November 2018 lalu.

Maka dari itu, lanjutnya, GAPKI akan meningkatkan kemitraan dengan petani swadaya pada 2019 mendatang. Terlebih lagi untuk membantu program peremajaan sawit rakyat yang diperkirakan bakal banyak pada 2019. 

Ini bukan tanpa alasan karena program yang dimulai tahun 2018 ini banyak yang tidak terealisasi. Dari target 185 ribu ha, diperkirakan hanya terealisasi hanya 30-40 ribu ha.

Oleh karena itu Marianto berharap agar semua perusahaan bisa bergabung dengan GAPKI untuk membantu petani. Pasalnya saat ini dari 400 lebih perusahan sawit di Riau, baru sekitar 70an yang bergabung dengan GAPKI.

"Untuk membina petani swadaya makanya diharapkan semua perusahaan ikut masuk GAPKI," imbuhnya. bay