JAKARTA-Keterlibatan masyarakat dapat diperbesar dalam melaksanakan'kebijakan Program Satu Peta yang telah diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo.

"Keterlibatan masyarakat sangat penting dilakukan untuk mencegah tumpang tindihnya aturan dan bertabrakannya berbagai kepentingan," kata Peneliti Center for lndonesian Policy Studies (CIPS) Arief Nugraha dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Desember 2018.

Menuruf Arief, tumpang tindih aturan dan tabrakan dari berbagai kepentingan justru akan membuat kebijakan itu tidak efektif. Ia berpendapat bahwa kebijakan satu peta diharapkan bisa meminimalisasi, bahkan mencegah konflik-konflik terkait penggunaan dan kepemilikan lahan.

Selama ini, banyak terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan, sehingga banyak terjadi konflik lahan di daerah-daerah perkebunan, pertambangan dan juga perhutanan.

Pemerintah perlu mempertimbangkan posisi masyarakat dalam melakukan pemetaan karena seringkali lahan yang ditempati masyarakat sejak lama. Tiba-tiba digunakan pihak lain untuk kepentingan bisnis.

"Masyarakat sekitar biasanya sudah memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk penghasilan hidupnya. Saat lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka tidak terpetakan dengan baik dan tiba-tiba digunakan oleh pihak lain dengan izin dari pemerintah. Akibatnya terjadilah konflik lahan," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan Program Satu Peta yang sudah efektif dapat menghapus urusan perizinan dalam kegiatan bisnis.

"Kedepan, urusan perizinan, dengan adanya peta digital ini, tidak perlu lagi yang namanya izin lokasi, untuk apa pakai izin-izinlokasi,sudah ketahuan semuanya kok," kata Presiden Jokowi ketika meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional 2018" di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Presiden, prosedur perizinan justru akan membuat ruwet masalah upaya mendorong perkembangan dunia usaha. (tps)