INHU - Menindak lanjuti laporan Karyawan pengurus Mesjid menjadi tungkang panen, anggota DPRD Indragiri Hulu, Senin (03/12/18) melakukan hearing. Pada hearing ini pihak manajemen PT Kencana Amal Tani( KAT) dan PT Seberida Subur( SS) grup Darmex Plantations mangkir dari undangan.

"Hak karyawan selama 10 tahun bekerja harus di keluarkan oleh pihak perusahaan sesuai aturan apabila ini nantinya terjadi PHK, peraturan yang di terapkan Perusahaan kepada karyawan secara langsung membunuh karakter manusia," ucap Miswanto ketua DPRD Inhu dalam hearing.

Miswanto juga tekankan, jika ini nanti tidak selesai dalam pengurusan permasalahan karyawan nazir menjadi tukang panen, "Kedepan Pemkab Indragiri Hulu yang membidangi untuk tidak memberikan rekomendasi perpanjangan izin kepada Perusahaan yang bandal, ini menjadi catatan angota DPRD kedepan, tungkasnya.

Hearing digelar, dipimpin langsung ketua DPRD Inhu ( Miswanto), Raja Irwantoni( ketua Komisi III), Sugeng( ketua Komisi IV), Sumini( Wakil Ketua DPRD), Marlius( Sekretaris komisi IV), Heber Lubis( anggota komisi IV).

Selain itu juga tampak hadir, Camat Seberida Wisnu dan Camat Batang Gansal Eli Nariyon, Umar( kades Siambul), Jhon ( kades Klesa) serta rombongan karyawan pengurus nazir menuntut  haknya yang didampingi Tengku Ridwan(Serikat Pekerja Nasional) Kabupaten Inhu.
"Mari kita sama-sama memperjuangkan nasib karyawan yang bekerja di  PT SS dan PT KAT, " sudah seharusnya di Sidak itu Perusahaan", ucapnya Camat Seberida Wisnu dan Camat Batang Gansal Eli Nariyon

Sisi lain dikatakanya, HGU Perusahaan tidak ada di areal Desa Siambul. Seharusnya, HGU itu berada di Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal. Hal ini kalau bisa kita minta legalitas perusahan disaat sidak nanti, tambahnya.

Berjalannya hearing hingga akhir, pihak manajemen PT KAT dan PT SS tak juga hadir memenuhi undangan anggota DPRD Inhu. Anggota DPRD Inhu menyimpulkan Sepakat bersama akan sidak pada Selasa( 04/12/18) ke PT KAT dan PT SS grup dari Darmex Plantations. dan