LONDON - Negosiasi antara Inggris dan Uni Eropa (UE) ditutup tanpa kesepakatan baru untuk Brexit, Sabtu 13 Oktober. Hal itu tidak lain disebabkan oleh perselisihan mengenai nasib Irlandia Utara, yang terus menghambat pembicaraan terkait.

"Dalam beberapa hari terakhir, negosiator Inggris dan Uni Eropa telah membuat kemajuan nyata di sejumlah bidang utama. Namun, masih ada beberapa masalah yang belum terselesaikan terkait dengan penghalang dalam melanjutkan Brexit," tulis pernyataan dari Departemen Pengurusan Pemisahan dari Uni Eropa.

Istilah "penghalang" merujuk pada perjanjian untuk melindungi perbatasan terbuka antara Irlandia dan Irlandia Utara, demikian sebagaimana dikutip dari CNN pada Selasa (16/10/2018).

Kepala perundingan Brexit di Uni Eropa, Michel Barnier, mengatakan bahwa "meskipun upaya intens, beberapa masalah utama masih terbuka, termasuk penghalang".

Waktu hampir habis untuk mencapai kesepakatan Brexit sebelum akhir Maret tahun depan, yakni ketika Inggris akan resmi keluar dari Uni Eropa tanpa membawa kesepakatan berimbang di bidang politik, ekonomi, dan pertahanan.

Di lain pihak, Bank of England --bank sentral AS-- telah memperingatkan bahwa harga rumah akan jatuh dan dunia bisnis terancam suram, yang diainatkan kekacauan di Selat Channel, yang menjadi batas paling dekat antara Negeri Ratu Elizabeth II dan daratan Eropa.

Selain itu, berbagai maskapai penerbangan Inggris, baik swasta maupun negeri, juga mengaku resah dan khawatir terhadap risiko sanksi terbang di banyak wilayah Uni Eropa, jika Brexit tidak mencapai kata mufakat.

Tetapi untuk kesepakatan yang akan disimpulkan, masing-masing pihak didesak menemukan cara untuk menghindari keharusan membangun kembali pos perbatasan antara Irlandia Utara, yang akan pergi bersama Inggris, dan Republik Irlandia, yang akan tetap di Uni Eropa.

Penghapusan infrastruktur perbatasan adalah bagian penting dari Perjanjian Good Friday, yang membawa perdamaian ke Irlandia Utara setelah bertahun-tahun perselisihan sektarian.

PM May Tetap Mengejar Target Kesepakatan Brexit

Dalam upaya untuk menghindari perbatasan "keras" Irlandia, Uni Eropa awalnya mengusulkan bahwa Irlandia Utara tetap terkait erat dengan peraturan Eropa, termasuk serikat pabean, setelah Inggris meninggalkan blok tersebut.

Namun, proposal ini ditolak oleh pemerintah Inggris. Perdana Menteri Theresa May malah mengusulkan agar seluruh Inggris tetap di dalam serikat pabean, tetapi dalam jangka pendek dan bersifat sementara.

Proposal itu juga telah terbukti tidak dapat bertahan, dengan Uni Eropa muncul untuk menolak gagasan batas waktu.

Sekutu Partai Konservatif yang berkuasa, Partai Persatuan Demokrat (DUP), bertekad menghindari reunifikasi dengan Republik Irlandia.

Selain itu, pihaknya juga mengatakan tidak akan menerima kesepakatan apa pun, yang menyebabkan Irlandia Utara diperlakukan berbeda di seluruh Inggris.

Menurut beberapa pengamat, DUP telah mempersiapkan kemungkinan terburuk jika tidak ada kesepakatan Brexit. Sementara PM May diperkirakan akan terus berunding mengejar penyelesaian kebuntuan di Irlandia Utara.*