PEKANBARU - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau Replanting Sawit sudah dimulai sejak tahun lalu dan diintensifkan 2018 ini. Riau sebagai daerah yang memiliki lahan sawit terluas di Indonesia juga mendapat porsi besar program ini.

Dari 185 ribu hektare target 2018 di Indonesia, Riau mrndapat jatah 25 ribu ha. Dimana setiap hektarenya akan mendapat dana Rp25 juta dari Badan Pengumpul Dana Kelapa Sawit.

Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau, Gulat Medali Emas Manurung mengatakan diperlukan kerjasama tersistematis sampai ke tingkat asosiasi petani. Jangan hanya melibatkan pihak di level pengambil kebijakan saja seperti deputi sampai dinas perkebunan.

"Karena sasarannya adalah petani, harusnya diajaklah organisasi petani duduk bersama sehingga pekerjaan yang tadinya berat jadi ringan. Asosiasi petani sebagai organisasi paguyubannya bisa diikutsertakan mendata, mengajak, mengimbau petani segera melengkapi data-data yang kurang atau yang belum terpenuhi. Tidak bisa hanya satu sektor saja, harus kolaborasi mulai dari pemerintah pusat sampai ke petani harus diikutsertakan," kata Gulat.

Hal itu dikatakannya usai acara diskusi tentang program sawit berkelanjutan yang dilakukan PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) bertajuk "Penguatan Kelembagaan untuk Mendukung Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat” di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Selasa (09/10/2018). Selama ini imbauannya hanya dilakukan ke dinas-dinas perkebunan dan acara-acara seperti di atas.

"Selama ini imbauannya hanya ke dinas dan acara-acara seperti ini, ya tidak menyelesaikan masalah. Coba masukkan dalam tim replanting asosiasi petani. Terserah, ada Apkasindo, Samade, Aspektir, dan Serikat Pekerja Perkebunan. Diajaklah mereka semua, tak ada ruginya, malah mempermudah pekerjaan," ucapnya.

Progres replanting saat ini, kata dia belum sangat memuaskan, tapi lumayan sebagai pemicu penyemangat petani yang belum dapat giliran replanting. Pasalnya harus ada dulu contoh yang berhasil sehingga yang lain terpacu mempercepat dan melengkapi administrasinya.

Hal itu bukan tanpa sebab, karena petani di Riau ini masalahnya banyak yang masuk kawasan sehingga banyak kesulitan. 

Dalam diskusi PT RPN di atas, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud ada menyampaikan solusi untuk itu, tapi menurut Apkasindo caranya ribet sekali.

"Maka perlu dibuat suatu wadah atau tim kerja yang bisa menampung masalah itu," imbuhnya. Bay