PEKANBARU - Perjalanan panjang petani sawit dari dua puluh dua provinsi sawit menuju Jakarta akhirnya diakhiri di ruangan rapat Menteri Kemaritiman dan Investasi (Marves).

Setelah sebelumnya diketahui, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) sudah terlebih dahulu berdiskusi dengan Ketua dewan pembina DPP Apkasindo, Jendral TNI (Purn) Dr Moeldoko di Batam, dan hasil pertemuan itu dilanjutkan rapat kordinasi lintas Kementerian di Kantor KSP (kantor staf Presiden) yang dihadiri oleh Aplasindo dan Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia).

Perjalanan Apkasindo selanjutnya ke Kementerian Perdagangan, lalu ke Kementerian Pertanian dan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dan informasinya dalam waktu dekat Apkasindo akan menemui Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan.

Diketahui bahwa “rally” 22 perwakilan petani sawit dari 22 Provinsi ini akan dirangkum dan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Dalam pertemuan dengan Kemenko Marvers  sendiri, kedatangan petani sawit tersebut untuk mengadukan nasib petani karena anjloknya harga sawit terkhusus tiga bulan terakhir dan masa depan para petani kedepannya.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr. Gulat ME Manurung, MP.,C.IMA didampingi Sekretaris Jenderal Dr cn Rino Afrino, ST.,MM, saat bertemu Menteri Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung selama 68 menit dengan suasana sangat familiar.

Gulat menjelaskan, bahwa semula pihaknya, berencana datang 22 orang perwakilan dari 22 Provinsi Apkasindo, namun karena aturan Protokoler, akhirnua hanya 10 orang yang diperkenankan masuk. Semua harus melalui proses antigen untuk memastikan semua sehat.

Pada pertemuan tersebut Gulat menjelaskan bahwa kami menyampaikan lima poin topik utama.

"Kami menunggu Pak Luhut di ruang rapat utama, karena di ruang rapat lainnya, Pak Luhut juga sedang melayani banyak tamu-tamu. Tepat jam 17.28 WIB Pak Luhut menemuin kami. Poin pertama yang saya sampaikan yaitu mengenai kondisi tragis petani sawit dari Aceh sampai Papua terkhusus sejak larangan ekspor diberlakukan 3 bulan lalu," kata Gulat kepada CAKAPLAH.com.

Selanjutnya poin kedua yaitu harga TBS (tandan buah sawit) yang anjlok sampai 70%, terkhusus TBS Petani swadaya dan trakhir menyusul ambruk harga TBS Petani bermitra dan mengenai potongan timbangan TBS Petani di PKS.

Pihaknya juga melaporkan tentang terabaikannya 93% petani sawit dalam harga penetapan dinas perkebunan provinsi sawit dimana harga disbun tersebut hanya untuk 7% petani yang bermitra.

"Poin ketiga yaitu mengenai usulan pendirian tiga pabrik kelapa sawit (PKS) di Kalimantan Barat, Banten dan Papua Barat yang sudah masuk ke Ditjenbun dan BPDPKS untuk administrasi rekomendasi teknis, serta pabrik minyak goreng di Morowali Sulawesi Tengah, Lampung, Papua Barat, Bengkulu, dan Riau," cakapnya lagi.

Kempat yaitu mengenai Tender CPO Harian di KPBN. Poin kelima yaitu mengenai melonjaknya harga pupuk.

"Pak Luhut, setelah mendengarkan dan mencatat semua keluhan kami memberikan tanggapan. Pada awalnya kami diberi perwakilan 3 orang untuk menyampaikan “unek-unek” nya, namun akhirnya Pak Luhut mempersilahkan semua saja. Saya mau mendengar dari kalian tentang apa yang terjadi dan bagaimana solusi menurut pendapat kalian”, ujar Gulat menirukan nahasa Luhut.

Luhut, sambung Gulat, sangat senang dan terbuka pada pertemuan tersebut dan sangat prihatin dengan kondisi harga TBS saat ini. Mengenai anjloknya harga TBS, Luhut berjanji akan sesegera mungkin melakukan evaluasi dan sedang melihat secara rinci hubungan antara DMO (domestic market obligation), DPO (domestic price obligation) dan FO (flush out) terhadap harga TBS petani. Termasuk juga mengenai Pungutan Eksport (levy)

Khusus untuk PE, sebagaimana simulasi yang pernah disampaikan oleh Apkasindo  menjadi masukan kepada Lubur dan ini akan segera kita umumkan hasil evaluasinya. Presiden sudah memerintahkan kepada Luhut supaya semua segera dibereskan dan harus mengedepankan kepentingan petani sawit sebagai pilar utamanya.

"Pak Luhut juga menyampaikan bahwa baru kurang satu bulan ditugaskan Pak Presiden memberisi masalah ini," kata Gulat lagi.

"Menurut kami petani, lak Luhut sudah berlari menyelesaikan satu-persatu permasalahannya. Kami Apkasindo juga melihat urusan migor di Pulau Jawa dan Bali sudah selesai dibuat Pak Luhut, maka itu kami mendatangi Pak Luhut supaya masalah kami Petani juga bisa segera beres sama Pak Luhut dan kebetulan wewenang tersebut ditugaskan kepada Pak Luhut, semua masalah ini berawal dari migor. Karena kami 17 juta Petani sawit dan pekerja sawit meyakini harus “setegas” Pak Luhut yang bisa membantu dan menolong kami Petani sawit," harapnya

Gulat menambahkan, Luhut mengatakan situasi harga minyak nabati dunia memang sudah berubah saat ini, terkhusus sebagai dampak dari perang Rusia-Ukraina, jadi Indonesiaharus “cerdik” karena memang situasi saat ini sangat fluktuatif. Yang pasti, (uhut mengatakan sebagai negara produsen CPO terbesar dunia,  jangan mau diatur-atur oleh negara lain.

"Kami juga sedang mengevaluasi penerapan B30 saat ini, kalau sampai B50 sudah diuji pemakaiannya. Mungkin kita segera ke B35 atau B40  dan saya kira ini salah satu strategi kita untuk meningkatkan serapan CPO domestic. Jadi kebutuhan CPO untuk energi dan pangan akan kita jaga dan seimbangkan," ujarnya.

"Pak Luhut juga menanggapi tentang proses tender CPO di KPBN. Pak Luhut mengatakan memang sangat banyak yang harus di evaluasi, termasuk yang di KPBN, kami akan segera melakukan apa yang kalian minta, siapa yang bermain di sana akan saya libas dan sikat. Potongan Timbangan TBS kalian di PKS-PKS, yang tadi saya dengar sampai 25% yang kata Pak Luhut keterlaluan sekali," ujarnya lagi.

Kalau sudah pelanggaran, Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera turun, jangan tunggu-tunggu. "Ini sudah merampok namanya. Apa dasar mereka melakukan itu?" Ujar Luhut bertanya.

“Maka itu saya sangat mendukung kalian petani sawit memiliki PKS, biar jangan suka-suka mereka kepada kalian,” ujar Luhut dengan intonasi yang tinggi. Pak Luhut juga meminta Petani sawit supaya aktif memonitor mana-mana PKS yang melakukan potongan tersebut. "Segera laporkan ke saya," kata Gulat menirukan Luhut.

Pabrik Minyak Goreng juga begitu, jangan hanya perusahaan yang punya, koperasi-koperasi sawit, terkhusus yang sudah mengikuti program PSR (peremajaan sawit rakyat), harus segera berlari menuju ke hilirisasi, pokoknya saya dukung penuh dan saya akan bicara ke BPDP-KS supaya usulan kalian ini menjadi prioritas utama, termasuk subsidi pupuk dari dana sawit itu. Itu uang kalian, uang itu harus lebih banyak ke kalian petani swadaya, karena itulah hakekat didirikan BPDP-KS itu.

“Ya tapi itu, jangan nanti pabrik nya sudah berdiri, lantas kalian-sama kalian berantam kemudian. Jadi kalian harus belajar lebih jauh tentang bisnis model, manajemen pabrik, belajar pembukuan dan aspek teknis lainnya. Saya siapkan staf-staf saya (sambil menoleh tiga orang staf Pak Luhut yang mendampingi rapat) untuk mengajari dan membantu kalian. Kalian harus sering-sering datang berdiskusi dengan saya, paling tidak sekali dua bulan, saya senang mendengar dari kalian langsung apa saja kendala kalian, sambil kita makan siang dikantor ini," kata Gulat kembali menirukan Luhut.

Poin mengenai harga pupuk, terkhusus pupuk BUMN yang disampaikan, sudah ditanggapi  Luhut dengan mengatakan akan segera  audit berapa biaya produksinya. Luhut meminta kepasa Apkasindo untuk melaporkan apapun yang menurut Apkasindo patut dilaporkan.

"Kata Pak Luhut, saya tak ada urusan, saya langsung audit, saya gak ada urusan, kalian petani harus dilindungi, gak boleh lagi kejadian seperti ini kedepannya," kata Gulat.

Mengenai ekspor yang masih belum lancar, itu memang terjadi. Kendala utama saat ini adalah di kapal tanker. Kata Luhut, dari pengamatannya, kapal-kapal tangker sudah mulai berdatangan dan diperkiraan pertengah bulan Juli ini sudah beres.

"Pokoknya semua kita beresi, sudah terlampau lama tatakelola industri sawit dari hulu sampai ke hilir terbiarkan selama ini, semua harus segera kita rapikan satu persatu. Jadi nantinya semua sudah sistem digital memonitor industri sawit Indonesia, biar transparan semuanya," cakapnya.

Diakhir pertemuan tersebut, kata Gulat, Luhut mengatakan bahwa petani sawit harus satu perahu dengan pemerintah, pemerintah pasti berada di pihak  Petani sawit. Jadi percayalah bahwa Presiden sangat memperhatikan petani sawit dan ini semua sedang dibereskan mana-mana saja yang belum beres, memang butuh waktu dan secepatnya.

"Setelah pertemuan dengan Pak Luhut tersebut, kami Apkasindo langsung mengadakan pertemuan. Kami membahas satu persatu point-point diskusi dari pertemuan di KSP, Kemendag, Kementan, BPDPKS sampai pertemuan di Kementerian Marves. Dan ini akan kami laporkan ke Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar DPP Apkasindo," ujarnya. (*)