PEKANBARU - Riau merupakan daerah sawit terbesar dalam jumlah lahan dan masyarakat yang bergantung pada komiditas satu  ini . 

Untuk itu, kehadiran pemerintah untuk membantu petani sawit adalah sebuah keniscayaan.

Hal ini dikatakan Sekretaris Komisi II DPRD Riau Bidang Ekonomi Mansyur HS kepada Sawit+.co, Jumat (28/09/2018).

 "Seharusnya ada pengayoman, kehadiran pemerintah membantu petani sawit adalah keniscayaan," ujarnya.

Masalahnya, kata dia, petani dan masyarakat di Riau yang membuka ladang sawit dulunya banyak latah. Kecenderungannya tidak pikirkan 25-30 tahun ke depan atau hanya ikut-ikutan saja sehingga banyak bibit tak bagus.

Selain bibit juga tidak pikirkan topografi tanah seperti di Riau yang banyak lahan gambut. Ketinggian airnya berbeda-beda sehingga kalau hujan ada yang sawitnya tergenang.

"Kalau yang perusahaan bibitnya cukup bagus. Pemeliharaan dan perawatannya bagus, terlihat sehingga produktivitasnya juga meningkat," kata Anggota Fraksi Gerindra Sejahtera ini.

Dirinya pun mengatakan, khusus untuk sawit petani dan masyarakat, ini diperlukan kerja keras karena berbagai kelemahan yang ada.

Belum lama ini Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 8 tahun 2018, selain Tentang Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, juga ada penekanan untuk meningkatkan produktivitas.Bay