"Jadi misalnya ada kelompok tani mau dibantu harus jelas calon penerimanya siapa dan lokasinya dimana. Jangan sampai nantinya fiktif. Harus diketahui berapa orang kelompok taninya, dan lokasi tidak bermasalah," terangnya.
Untuk itu, lanjutnya, Komisi II meminta laporan tertulis mengapa kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan dan apakah ada kemungkinan kegiatan tersebut dilaksanakan. “Jadi ada pertanggungjawaban kepada masyarakat kenapa kegiatan tersebut tertunda, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat karena sudah ada penjelasan dari dinas terkait," terangnya. ezy
Komisi II DPRD Riau : Bantuan Terhadap Petani Jangan Fiktif
.jpg)
