JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengimbau seluruh perusahaan anggotanya meningkatkan kesiapsiagaan serta melakukan langkah-langkah nyata untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang menghadapi musim kemarau dan memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan pencegahan karhutla harus menjadi prioritas seluruh perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Setiap anggota APHI diminta memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sistem deteksi dini, patroli, serta koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kami mengimbau seluruh anggota APHI meningkatkan kewaspadaan dan tidak menunggu sampai terjadi kebakaran. Lakukan deteksi dini, patroli rutin, pengecekan sumber air, kesiapan peralatan dan personel, serta segera merespons setiap titik panas yang terpantau,” kata Soewarso.
Menurut dia, perusahaan juga perlu memperkuat koordinasi dengan Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perusahaan lain yang memiliki areal berdekatan. Koordinasi tersebut diperlukan karena karhutla tidak mengenal batas administratif maupun batas konsesi.
Soewarso juga meminta anggota APHI meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat di sekitar areal kerja melalui edukasi pembukaan lahan tanpa bakar, penguatan Masyarakat Peduli Api atau Desa Peduli Api, patroli bersama, serta pemberdayaan ekonomi alternatif.
“Pencegahan karhutla tidak dapat hanya dilakukan dari dalam areal perusahaan. Masyarakat harus dilibatkan sebagai mitra utama karena mereka merupakan pihak yang berada paling dekat dengan lokasi dan dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi serta mencegah kebakaran,” ujarnya.
APHI juga mendorong anggotanya menyampaikan informasi secara cepat dan terbuka mengenai kondisi lapangan serta berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan. Keterbukaan informasi dinilai penting agar pemerintah dan publik mengetahui kesiapan serta kontribusi dunia usaha dalam pengendalian karhutla.
Setiap perusahaan diharapkan mendokumentasikan kegiatan patroli, sosialisasi, pelatihan, pengecekan peralatan, pemantauan titik panas, pembasahan lahan rawan, dan pendampingan masyarakat. Dokumentasi tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pencegahan karhutla secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono Rustamadji menegaskan seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit anggota GAPKI juga harus meningkatkan kesiapsiagaan, memastikan tidak ada pembukaan maupun pengolahan lahan dengan cara membakar, serta memperkuat pengawasan di dalam dan sekitar areal perkebunan.
“Kami meminta anggota GAPKI memastikan seluruh sistem pencegahan berjalan dengan baik, mulai dari pemantauan titik panas, patroli lapangan, kesiapan regu pemadam, peralatan dan sumber air, hingga koordinasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah,” kata Eddy.
Menurut dia, pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas sosial, perekonomian, dan keberlanjutan usaha.
GAPKI juga mendorong anggotanya memperkuat pembinaan masyarakat pertanian dan perkebunan, menyediakan sarana dan prasarana pengendalian karhutla, serta mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang dapat mengurangi praktik pembukaan lahan dengan api.
“Perusahaan harus hadir bersama masyarakat, bukan hanya ketika kebakaran terjadi. Edukasi, pelatihan, patroli bersama, dan pengembangan alternatif ekonomi harus dilakukan secara konsisten agar pencegahan benar-benar menjadi budaya bersama,” ujar Eddy.
APHI dan GAPKI akan memperkuat koordinasi lintas sektor melalui edukasi dan penyadartahuan, patroli terpadu, pemberdayaan ekonomi alternatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi deteksi dini, serta penguatan Masyarakat Peduli Api.
APHI dan GAPKI meyakini bahwa di tengah potensi fenomena El Niño dan meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penyampaian informasi publik mengenai prakiraan cuaca regional dan lokal melalui media massa perlu semakin diintensifkan. Manajemen perusahaan juga diharapkan lebih aktif memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG dan platform informasi cuaca lainnya sebagai dasar untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat kesiapsiagaan, serta melakukan pencegahan dini karhutla.
Kedua asosiasi juga mendorong anggotanya segera melaporkan setiap indikasi kebakaran dan mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk melakukan penanganan awal agar api tidak meluas. Melalui imbauan bersama ini, APHI dan GAPKI menegaskan komitmen dunia usaha kehutanan dan perkebunan kelapa sawit untuk melindungi lingkungan dari ancaman karhutla (**).
