JAKARTA - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia meminta pemerintah segera mencari solusi terkait kekurangan anggaran untuk pembiayaan rumah bersubsidi.

Kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelontorkan pemerintah untuk tahun ini diprediksi akan habis pada April 2020. 

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pihaknya saat ini tengah menunggu tindak lanjut dari pemerintah terkait terbatasnya kuota rumah subsidi FLPP. 

Menurutnya, pemerintah harus segera mencari alternatif dalam mengatasi permasalahan yang dikhawatirkan para pengembang tersebut. 

"Kita minta ada solusi dari pemerintah sehingga dengan kuota yang terbatas ini bisa menambah unit rumah," katanya, Selasa (11/2/2019). 

Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran penyaluran dana FLPP sebesar Rp11 triliun yang terdiri dari Rp9 triliun dari DIPA 2020 dan Rp2 triliun dari pengembalian pokok untuk 102.500 unit rumah.  

Junaidi mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres pada Jumat (7/2/2020) guna membahas terkait terbatasnya kuota subsidi ini. 

Dalam pertemuan itu, Junaidi mengatakan penyediaan stok pembangunan dari Apersi sebanyak 221.000 unit rumah. Namun, kuota rumah subsidi yang tersedia saat ini hanya mencapai 110.000 unit.

Terkait hal itu, dia meminta pemerintah agar menambah kuota dan penghapusan PPN untuk rumah dengan harga di bawah Rp300 juta. Selain itu, Apersi juga mendorong pemerintah agar ada pembagian segmen bunga perbankan sehingga unit rumah akan bertambah atau dalam kata lain menyesuaikan dengan pendapatan masyarakat.

Junaidi mengatakan bahwa pembagian segmen diperlukan dengan penghasilan masyarakat antara lain di bawah Rp4 juta, di atas Rp4 juta-Rp6 juta, hingga Rp6juta-Rp8juta.

"Kalau kelompok sasaran ini semakin dibuka lebar, masyarakat semakin banyak mendapatkan rumah dan backlog akan berkurang," tuturnya. 

Menurut Junaidi, segala masukan asosiasi perihal kuota subsidi telah disampaikan pada Wapres Ma'ruf Amin termasuk meminta agar menindaklanjutinya dengan kementerian terkait.

"Kita berharap segera adanya kreasi penambahan kuota. Bukan harus menambah APBN, tetapi bagaimana kuota yang ada itu bisa menambah peluang untuk rumah yang lain,” ungkapnya. (*)