JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengeluhkan lambatnya proses pencarian dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang terhambat di dinas perkebunan setempat.

Ketua Umum Apkasindo, Gulat M E Manurung mengatakan pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp7,5 triliun untuk PSR seluas 500.000 hektare.

Namun, para petani sawit masih menghadapi kendala terkait dengan realisasi administrasi pencairan dana tersebut, terutama pada dinas perkebunan di sejumlah kabupaten kota dengan aturan yang dibuat-buat.

PSR ini harus segera direalisasikan dan jangan dipersulit sehingga petani dapat lebih produkif dalam menghasilkan kelapa sawit.

“Saya khawatir program PSR ini terganggu terutama pada saat mau pencairan dana PSR karena ditahan oleh dinas perkebunan setempat, meski tidak semua. Tetapi ini sangat mengganggu kinerja petani yang mau berbelanja berbagai kebutuhan perkebunan,” ungkapnya.

Apalagi saat ini para petani harus menggenjot produktivitas perkebunan sawit, untuk mengimbangi kebutuhan sawit untuk program mandatory biodiesel.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,6 juta hektare. Dari total tersebut, perkebunan milik petani rakyat sekitar 5,9 juta hektare, sedangkan perkebunan swasta 8,08 juta hektare dan 0,6 juta hektare perkebunan negara. (*)