JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI berinisiatif menggalang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kini bernama BP Jamsostek dalam program pembangunan rumah untuk buruh. Potensi dana yang akan disediakan BP Jamsostek untuk program rumah murah ini mencapai sekitar Rp100 triliun.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto menyatakan, pemerintah kini tengah membicarakan potensi pendanaan yang sangat besar tersebut dengan pihak BP Jamsostek.

"Sebagaimana saat ini saya kemukakan bahwa di tahun 2019-2024 ini (KPBU di bidang perumahan) akan menjadi program baru bagi pemerintah. Jadi kami akan inisiasikan kembali, hidupkan kembali yang tempo hari yang sudah dirintis kerjasama pendanaan dengan BP Jamsostek," tuturnya di Jakarta.

Terkait pemakaian dana tersebut, dia mengemukakan, hal itu jadi wewenang BP Jamsostek selaku pemilik uang. "Itu kan posisi keuangan mereka (BP Jamsostek). Tapi kita harus bicarakan apakah harus sebesar itu, semuanya atau tidak itu yang tengah kita bicarakan," ujar Eko.

Dia pun berharap, kerjasama pendanaan untuk pembiayaan rumah murah dengan BP Jamsostek bisa terlaksana tahun depan. "Kami berharap, itu salah satu sumber pendanaan," jelasnya.

Pemerintah, lanjut Eko, juga terus mengajak swasta ikut dalam program pembangunan perumahan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sebab, hingga saat ini belum ada swasta yang menyampaikan ketertarikan untuk ikut serta dalam program KPBU penyediaan perumahan ini.

"Terus terang saja sampai dengan saat ini kita belum dapat minat dari pihak swasta, apakah tu dari developer apakah investor perumahan," katanya.

Dia meneruskan, saat ini sebenarnya sudah ada satu proyek KPBU penyediaan perumahan yang tengah berjalan. Namun itu diinisiasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bandung yang lahan tanahnya juga dimiliki pemerintah setempat. (*)