JAKARTA - Tahun mendatang, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp11 triliun untuk program dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan 102.500 unit rumah.

Nilai ini meningkat dibandingkan anggaran FLPP di 2019 yang senilai Rp7,1 triliun. Anggaran FLPP di 2020 pun berasal dari DIPA sebesar Rp9 triliun dan dari pengembalian pokok sebesar Rp2 triliun.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, bila dilihat dari tahun-tahun sebelumnya anggaran FLPP tahun mendatang memang terus mengalami peningkatan.

Menurutnya, ini dikarenakan pengembalian pokok yang besar juga adanya kenaikan harga rumah di 2020.

"Harga rumah juga naik, jadi meski kenaikannya besar, tetapi kenaikan [unit rumah] tidak pararel karena harga rumahnya juga naik. Jadi itu menyesuaikan," tutur Eko.

Eko juga mengatakan, di 2019 PUPR sudah melakukan percepatan pembangunan rumah untuk program FLPP ini. Dia mengatakan, sampai saat ini sudah ada sekitar 7.000 unit rumah yang dibangun dengan anggaran FLPP di 2020. Dengan begitu, ini akan mengurangi unit rumah yang harus dibangun di 2020.

"Jadi kita lakukan percepatan untuk anggaran 2020, kita tarik ke depan, itu akan mengurangi [Anggaran] di 2020. Percepatan sampai sekarang sudah 7.000 unit, itu akan update terus. Maksimum pembiayaan yang dialihkan itu maksimum Rp2 triliun," tutur Eko.

Eko menambahkan, tahun ini sudah terdapat sekitar 78.000 unit rumah yang dibiayai melalui program FLPP. Angka ini meningkat dari target awal yang sebesar 68.000 unit rumah. Eko menjelaskan, itu dikarenakan tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi.

Sementara itu, untuk penyaluran FLPP tahun 2020, pemerintah sudah menunjuk 37 bank pelaksana. Bank tersebut terdiri dari 10 bank nasional dan 27 bank pembangunan daerah. (*)