JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang tahun ini telah mencapai Rp127,3 triliun. Realisasi tersebut memenuhi 90,9% dari target penyaluran sebesar Rp140 triliun untuk 2019. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyebut, penyaluran KUR sepanjang tahun ini terbilang sangat baik. 

“Ini tecermin dari tingkat rasio kredit macet (NPL) KUR yang rendah, yaitu hanya 1,26 persen,” tuturnya. 

Adapun, secara akumulatif sejak 2015 hingga Oktober 2019, KUR sudah tersalurkan kepada 18,3 juta debitur atau 12 juta berdasarkan NIK dengan total plafon mencapai Rp460,62 triliun. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan terus memacu penyaluran KUR sebagai upaya mengembangkan UMKM dan kontribusinya terhadap pertumbuhan serta pemerataan ekonomi secara nasional. 

Salah satu caranya dengan menurunkan tingkat suku bunga KUR dari 7% menjadi 6% di 2020. Penurunan suku bunga diikuti dengan target peningkatan volume penyaluran KUR sebesar 36% menjadi Rp190 triliun di tahun depan. 

“Targetnya penyaluran KUR ini dapat terus meningkat hingga mencapai Rp325 triliun pada 2024,” ujar Airlangga. 

Pemerintah juga menaikkan maksimum plafon KUR mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur, serta total akumulasi plaforn KUR Mikro sektor perdagangan dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta di tahun 2020. 

Airlangga berharap, perubahan kebijakan KUR tersebut dapat membuka kesempatan dan akses pembiayaan untuk UMKM dari lembaga keuangan formal dengan lebih mudah, murah, dan cepat. 

Begitu juga dengan kemudahan pembiayaan lainnya untuk usaha mikro yang belum layak bank (unbankable) hingga usaha menengah yang telah bankable, mulai dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN, pembiayaan Mekaar dari PT PNM, Dana Bergulir LPDB, Bank Wakaf Mikro (BWF), pembiayaan usaha ultra-mikro Kementerian Keuangan. (*)