JAKARTA - Perum Bulog bisa mengalami kebangkrutan bila tidak memiliki kepastian atau saluran dalam mendistribusikan beras yang dimiliki saat ini. Hal itu dikatakan pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori.

"Keuangan Bulog itu sangat rentan. Sangat potensial untuk bangkrut kalau tidak ada solusinya," tutur Khudori.

Menurut Khudori, dengan tidak ada penyaluran yang pasti, hasil serapan gabah/beras Bulog tidak bisa dikeluarkan. Hal ini menyebabkan kualitas beras semakin buruk karena disimpan dalam jangka waktu yang lama.

Bulog memang kehilangan salah satu akses penyaluran berasnya, yakni program beras sejahtera (rastra). Program rastra dalam beberapa waktu terakhir berubah menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan BPNT ini, Bulog tak menjadi pemasok tunggal tetapi pemasoknya berasal dari pasar bebas.

Menurut Khudori, dengan perubahan kebijakan ini, Bulog sebenarnya tak memiliki kewajiban untuk menyalurkan beras. Namun, di sisi lain, Bulog tetap harus menyerap beras dalam jumlah yang besar. Khudori memandang, kebijakan ini pun tidak konsisten.

"Kalau konsisten, ketika di hilir itu tidak ada lagi penyaluran, mestinya tidak ada lagi target-target di hulu dalam bentuk penyerapan," tutur Khudori.

Sementara itu, Bulog juga menuntut kepastian penyaluran beras kepada pemerintah. Salah satu kepastian tersebut misalnya dengan menyerahkan pengelolaan BPNT ke Bulog.

Khudori mengatakan, bila nantinya BPNT dikelola sepenuhnya oleh Bulog, maka Bulog harus memastikan kualitas beras yang diterima masyarakat dalam kondisi yang baik dan menyediakan lebih dari 1 kualitas atau pilihan.

"Dengan begitu, rumah tangga sasaran itu punya pilihan. Ketika Bulog bisa menyediakan lebih dari satu pilihan, pilihan masyarakat itu beragam," katanya. (*)