JAKARTA - Pemerintah RI akan terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) ke sektor-sektor produktif.

Sebagaimana yang berlaku pada tahun ini, sektor produktif mendapatkan jatah penyaluran KUR sebesar 60 persen dari keseluruhan.

Namun, penyaluran KUR menuju sektor produksi dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai target dan sektor perdagangan pun cenderung mendominasi.

Data Kemenko Perekonomian menunjukkan bahwa per September 2019 realisasi penyaluran KUR masih mencapai 50 persen dari total keseluruhan penyaluran KUR.

Sektor perdagangan masih dominan di mana pada September 2019 tercatat bahwa sektor perdagangan menyerap 50 persen dari keseluruhan KUR yang telah tersalur.

Adapun realisasi penyaluran KUR per September 2019 mencapai Rp115,9 triliun atau 82,79 persen dari target dengan outstanding sebesar Rp98,06 triliun.

Oleh karena itu, mulai 2020 KUR Mikro untuk sektor perdagangan akan dinaikkan plafonnya dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta, sedangkan KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi.

Khusus untuk sektor produksi, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan tidak akan membatasi penyaluran KUR Mikro kepada subsektor-subsektor tertentu.

Pembatasan kepada subsektor tertentu dikhawatirkan bisa menimbulkan distorsi dan mencegah debitur dari subsektor tertentu untuk mengakses pembiayaan KUR.

"Sepanjang sektor tersebut menghasilkan output baru untuk perekonomian maka silahkan salurkan KUR," ujar Iskandar, Selasa (12/11/2019).

Sebagaimana diketahui, pemerintah pada akhirnya memangkas suku bunga KUR dari 7 persen pada 2019 menjadi 6 persen pada 2020.

Plafon penyaluran KUR pun juga ditingkatkan menjadi Rp190 riliun dan secara bertahap akan terus ditingkatkan hingga Rp325 triliun pada 2024.

“KUR ini didorong untuk semua sektor, tapi kita akan fokus membangun KUR berbasis kelompok atau klaster, karena akan lebih efisien untuk perekonomian,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (12/11/2019). (*)