JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 2.500 Km dalam kurun waktu 2019-2024.

"Pemerintah menargetkan sepanjang 2.500 KM hingga 2024," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2019).

"Sumatera paling banyak. Tahun depan saja kami akan tanda tangan PPJT (perjanjian pengusahaan jalan tol) dengan HK (Hutama Karya) untuk Sumatera 730 Km," ujar dia.

Wakil Menteri PUPR RI, John Wempy Wetipo mengatakan, pembangunan jalan difokuskan untuk mendukung kawasan tertinggal, kawasan industri, perkotaan dan destinasi wisata terutama destinasi wisata prioritas. Juga termasuk pembangunan ibukota negara di Kalimantan Timur.

Wempy mengaku, terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan visi pembangunan jalan, di antaranya, terkait masalah teknik konstruksi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), pembiayaan dan teknologi.

"Untuk memenangkan kompetisi global, kebijakan di sektor konstruksi nasional harus diarahkan lebih cepat, lebih murah dan lebih baik," ujar dia.

Pertama, manajemen pembiayaan yang memerlukan solusi dalam mengembangkan investasi. Kedua, pandangan untuk akses dan mobilitas yang memerlukan pemecahan sistem transportasi yang inovatif. 

Ketiga, keselamatan jalan yang memerlukan pengembangan sistem keselamatan konstruksi dan juga pengoperasian. 

Sebagai informasi, dalam 5 tahun terakhir, pemerintah telah membangun 1.000 km jalan tol, 3.387 km jalan baru, dan 330 unit jembatan gantung. 

Selain menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 2.500 km pada 5 tahun ke depan, pemerintah juga menargetkan pembangunan 60 km jembatan baru atau fly over. (*)