JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI mengatakan pemerintah menargetkan dapat mengoperasikan jalan tol sepanjang 2.500 Kilometer (Km) pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2020-2024. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan seluruh tol tersebut merupakan jalan baru. Beberapa diantaranya, saat ini sudah mulai dibangun.

 "Maka tidak akan kurang dari 2.500 Km jalan tol yang akan dibangun ke depan," kata Basuki.

Ia menuturkan untuk pembangunan tol sepanjang 2.500 Km tersebut pemerintah membutuhkan dana kurang lebih Rp275 triliun-Rp350 triliun. Kebutuhan dana itu memperhitungkan biaya pembangunan jalan tol Rp110 miliar-Rp150 miliar per Km.

Prediksi kebutuhan dana itu belum memperhitungkan pembangunan jalan tol layang (elevated) sebesar Rp300 miliar pe Km.

"Jadi memang kebutuhan untuk pembangunan jalan tol ke depan tidak kurang dari Rp270 triliun-Rp350 triliun," imbuhnya.

Ia menyebut pemerintah akan menggunakan berbagai skema untuk mendanai pembangunan jalan tol tersebut, termasuk memaksimalkan peran sektor swasta melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

"Jalan tol tersebut akan dibangun melalui investasi baik yang sifatnya penugasan seperti Jalan Tol Trans Sumatera, program pemerintah, maupun prakarsa badan usaha," katanya. (*)