JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Belanda menandatangani nota kesepahaman mengenai Joint Production on Sustainable Palm Oil di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-74 di New York, Amerika Serikat (AS) pada Jumat (27/9/2019).

Pada penandatanganan tersebut Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno L P Marsudi. Adapun Pemerintah Belanda diwakili oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Sigrid Kaag.

Retno mengatakan nota kesepahaman Joint Production on Sustainable Palm Oil ditujukan untuk mendukung upaya penguatan kapasitas petani sawit skala kecil Indonesia, khususnya dalam memenuhi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Kemitraan program yang diatur pada nota kesepahaman tersebut di antaranya adalah mendorong produktivitas kelapa sawit berkelanjutan serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, diharapkan pula akan semakin meningkatkan kesejahteraan petani sawit skala kecil Indonesia," katanya.

Retno menambahkan, sebagai importir kelapa sawit terbesar dari Uni Eropa (UE), Pemerintah Belanda memandang positif penandatanganan ini dan menghargai komitmen Indonesia dalam upaya-upaya peningkatan produksi minyak sawit berkelanjutan.

"Belanda mengakui pula nilai ekonomis tinggi kelapa sawit serta kontribusinya bagi upaya peningkatan kesejahteraan petani skala kecil Indonesia," ungkapnya.

Terkait dengan ekspor kelapa sawit, sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) ke beberapa negara UE mengalami penurunan secara nilai pada Maret 2019. Hal itu salah satunya disebabkan oleh adanya kampanye negatif CPO di negara-negara UE.

Ekspor CPO yang mengalami penurunan, antara lain menuju Inggris sebanyak 22 persen dan Belanda 39 persen. Sementara itu, kondisi serupa juga  terjadi di negara Benua Biru lainnya seperti Jerman, Italia, dan Spanyol. (*)