PEKANBARU - Permasalahan Resort Lagoi hingga kini belum juga usai, DPRD Riau pun berencana akan melakukan rapat kerja aktifitas lagoi saat ini dengan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau seperti apa aktifitas lagoi, karena lagoi saat ini bukan masuk dalam kawasan Provinsi Riau.
Berdasarkan keterangan Suhardiman Emby Sekretaris Komisi III, kepada wartawan, Senin (13/8/2018) bahwa akan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat tentang bagaimana kontribusi lagoi bagi Pemda setempat.
Lanjutnya, akan melakukan koordinasi dengan Pemda setempat tentang apa saja yang dihasilkan lagoi untuk pemerintah daerah dan negara.
Dari Partai Hanura ini mengatakan dalam konteks lPolitisiain, DPRD Riau akan membawa surat dari Gubernur Riau yang menunjukan ada saham Pemerintah Daerah Prov Riau di Lagoi sebesar 12,5 persen.
"Dan ini dulunya sudah dilontarkan oleh DPRD Kepri. Dengan dokumen yang kita punya, seperti fotocopy saham, neraca yang kita punya, kita akan bertanya ke Pemda di sana. Intinya kita ingin mengembalikan saham itu ke wujud aslinya supaya jangan terjadi kongkalikong aparatur pada saat itu," jelasnya.
Inilah yang ingin dilakukan dewan, dengan tujuan untuk mengembalikan saham Pemprov Riau di Lagoi pada posisi awal, sehingga Riau mendapatkan hasil yang maksimal, tambahnya.
Kasus lagoi, hampir sama dengan kasus Arya Duta yang sahamnya tersimpan di Groub Lippo.
"Kalau lagoi sahamnya ada di Groub Galant Venture, yang mana saham lagoi dipindahkan secara sistemik oleh Direktur SPR saat itu yang berinisial RA. Secara ketentuan memang tidak ada yang melanggar, tetapi secara akal sehat mestinya harus melibatkan DPRD karena menyangkut pendapatan daerah. Sehingga DPRD dapat menghitung secara cermat," jelasnya.
Lantas, inilah yang ingin dilakukan DPRD Riau, untuk mengembalikan saham lagoi seperti semula. Karena menurutnya, ada scandal yang terjadi di saham lagoi ini. Untuk itu, pihak DPRD Riau akan berangkat ke Provinsi Kepri untuk menyelesaikan persoalan lagoi ini.
"Kita akan melakukan pembicaraan dengan Pemprov Kepri. Kita akan bersama dengan Pemprove Riau, Pemprov Kepri, DPRD Riau dan DPRD Kepri, Biro Ekonomi Pemprov Riau untuk rapat bersama membahas masalah ini," tutupnya. ezy