JAKARTA - Penyaluran LPG bersubsidi dengan ukuran 3 kilogram (kg) memerlukan pengawasan dari institusi eksternal seperti BPH Migas untuk memastikan kuota penyaluran tidak melebihi target.

Ekonom Universitas Gadjah Mada Fahmi Radhi mengatakan kelemahan penyaluran LPG bersubsidi adalah tidak ada mekanisme pengawasan seperti penyaluran BBM bersubsidi. Menurutnya, ini salah satu penyebab distribusi LPG 3 kg acap kali tidak tepat sasaran.

"Karena penyaluran LPG bersubsidi secara terbuka, kemudian jalur distribusi sudah ditentukan Pertamina, sampai ke pengguna akhir ada penyimpangan. Di sini perlu ada pengawasan yang ditingkatkan," katanya.

Menurutnya, jika pengawasan atau pembatasan kuota, maka jebolnya kuota berpotensi terjadi. Fahmi pun menyarankan agar pemerintah mengubah sistem distribusi terbuka menjadi distribusi tertutup. 

"Saya juga menyayangkan kenapa BPH Migas hanya melakukan pengawasan untuk BBM bersubsidi saja, tidak dengan LPG," tambahnya.

Sebelumnya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah menyelesaikan seluruh tahap uji coba penyaluran gas LPG 3 kg secara tertutup menggunakan teknologi biometrik dan voucher elektronik.

Adapun penyaluran subsidi LPG dalam kurun waktu 4 tahun terakhir meningkat signifikan. Pada 2015, penyaluran subsidi LPG 3 kg senilai Rp26 triliun dan telah melonjak jadi Rp64 triliun pada 2018. (*)