JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI mengusulkan anggaran pembangunan jaringan gas (jargas) pada 2020 sebesar Rp3,52 triliun. Usulan tersebut melonjak lebih dari 4 kali lipat dari pagu tahun ini yang sebesar Rp852,48 miliar.

Seiring peningkatan anggaran, target pembangunan jargas tahun depan juga melesat dari 78.216 sambungan rumah tangga (SR) di 17 kota/kabupaten menjadi 293.533 SR di 53 kota/kabupaten. Rencananya penyediaannya akan terbagi menjadi 14 paket.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan pembangunan jargas merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap penyediaan gas melalui pembangunan infrastruktur.

"Kalau LPG disubsidi setiap tahun, kalau jargas sekali saja dibangun," ujar Djoko.

Dengan asumsi satu rumah tangga mengkonsumsi 2 tabung LPG 3kg per bulan, pembangunan jargas tahun depan bisa menghemat konsumsi LPG sebanyak 21,13 ribu Metrik Ton (MT). Meski gas yang disalurkan melalui jargas tidak mendapatkan subsidi, namun harganya lebih murah dibandingkan LPG. 

Misalnya, di beberapa kota, Untuk Rumah Tangga (RT) -1 dan Pelanggan Kecil (PK) -1 sebesar Rp4.250 per meter kubik lebih murah dari pada harga pasar gas LPG 3 kilogram (kg) yang berkisar Rp5.013 sampai dengan Rp6.266 per meter kubik. 

Sedangkan untuk RT-2 dan PK-2 sebesar Rp6.250 lebih murah dari pada harga pasar gas LPG 12 kg yang berkisar Rp9.085 sampai dengan Rp11.278 per meter kubik. Usulan anggaran ini sendiri masih harus dibahas dengan Komisi VII sebelum ditetapkan sebagai pagu anggaran tahun depan.

Sebagai informasi, BPH Migas mencatat pembangun jargas hingga 2018 telah mencapai 325.852 sambungan rumah tangga (SR) yang tersebar di 40 kota/kabupaten. Pemerintah menargetkan pembangunan jargas bisa mencapai 4,7 juta SR pada 2025. (*)