JAKARTA-Malnutrisi dan gizi buruk merupakan masalah utama bagi kesehatan yang bisa dicegah dengan menjaga ketahann pangan.

Untuk itu, ketahanan pangan dengan memberdayakan keluarga petani menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kelaparan, malnutrisi, hingga gizi buruk di Asia Tenggara.

"Mari kita perjelas, saat kita berbicara tentang bertani di Asia Tenggara, kita membicarakan pertanian keluarga. Memberdayakan pertanian keluarga dan keluarga petani, akan membantu mengatasi akar penyebab kerawanan pangan dan kekurangan gizi di wilayah ini,” kata Kundhavi Kadiresan, Asisten Direktur Jenderal FAO dan Perwakilan Regional untuk Asia dan Pasifik, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, 4 April 2019.

Kundhavi membuat pernyataan saat sesi pembukaan Konferensi Regional tentang Penguatan Ketahanan Pangan, Nutrisi, dan Kesejahteraan Petani Asia Tenggara melalui Dekade Pertanian Keluarga PBB.

Menurut dia, inovasi akses ke kredit pedesaan dan peningkatan program perlindungan sosial pedesaan adalah langkah pertama untuk membantu keluarga petani di Asia Tenggara dalam meningkatkan mata pencaharian dan ketersediaan pangan.

Negara-negara Asia Tenggara bergabung untuk meningkatkan kesadaran dalam Dekade Pertanian Keluarga 2019 - 2028. Di Asia Tenggara, sebagian besar lahan pertanian dimiliki oleh petani kecil yang memiliki lahan pertanian kurang dari lima hektar.

Di Indonesia, bahkan lebih kecil lagi, sebagian besar pertanian mengolah lahan kurang dari satu hektar. Pertanian keluarga juga mencakup nelayan, peternak, dan orang-orang yang bergantung pada hutan untuk makanan dan mata pencaharian mereka.

Masyarakat miskin pedesaan, terutama pertanian keluarga, menghadapi kesulitan besar dalam mengakses kredit, layanan, teknologi, dan pasar yang memungkinkan mereka meningkatkan produktivitas sumber daya alam dan tenaga kerja mereka. Perempuan pedesaan juga amat dipengaruhi oleh situasi yang tidak menguntungkan ini.

Sebagian besar pekerjaan yang tersedia di pertanian memiliki hubungan dengan pendapatan yang rendah dan tidak stabil, kondisi keselamatan dan kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan gender dalam upah dan juga peluang kerja, serta perlindungan sosial yang terbatas. (tps)