JAKARTA-Ekonom senior Institutc for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyebut perundingan bilateral merupakan kunci Indonesia dalam menghadapi diskriminasi minyak kelapa sawit yang dilakukan Uni Eropa.

"Sekarang ini Indonesia tidak boleh melawan, karena di era Trump saat ini justru merupakan era di mana masing-masing negara memproteksi dirinya sendiri.

Justru yang harus kita lakukan adalah pendekatan bilateral," ujar Aviliani di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2019.

Dia menjelaskan bahwa pendekatan bilateral tersebut harus di lakukan dalam mekanisme antamegara atau Government to Government (G to G), bukan lagi antarpengusaha atau Business to Business (B to B).

"Kalau B to B, kita pasti akan mendapat tantangan yang berat, jadi harus G to G. Bagaimana caranya? G to G merupakan mekanisme Government to Government. G to G harus tahu misalnya Pakistan ingin ikut-ikutan melakukan diskriminasi terhadap kelapa sawit, kita mungkin bisa melakukan negosiasi dengan melakukan impor gula dari sana, asalkan sawit kita jangan terkena. Jadi memang harusnya upaya bilateral kita diperkuat," ujar Aviliani.

Dia menambahkan  untuk memperkuat upaya bilateral tersebut, maka tugas duta besar saat ini harus berubah dalam rangka mencari tahu apa yang bisa digali dari negara lain dan apa yang bisa dijual oleh Indonesia.

 Aviliani juga menyarankan agar Indonesia mencari pasar baru, selain pasar yang sudah ada untuk mengekspor kelapa sawitnya.

"Kita harus mulai mencari pasar baru, kalau kita melihat (pasar ekspor) Indonesia hanya ASEAN dan China, sedangkan ekspor Indonesia ke negara maju itu sedikit," katanya. (Tps)