Sawit masih harus terus berjuang. Tidak sendiri, tetapi perlu bersinergi dengan pemerintah. Sebab dua institusi itu saling membutuhkan. Itu pendapat DR Puji Wahono, peneliti senior di Indef, pengamat bisnis internasional, dan dosen di Universitas Jember ini, saat diajak bicara tentang perjuangan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di forum PBB, Rabu (6/9/2017). Menurutnya, memang kelapa sawit memiliki posisi yang strategis dalam perekonomian nasional. Sumbangan kelapa sawit terhadap devisa negara mencapai 18,5 miliar dolar AS, atau sekitar 240 triliun rupiah. Sektor ini juga mampu menyerap 5 juta lebih tenaga kerja. Dengan lahan 7 juta hektare dan produksi 9,2 juta ton, maka Indonesia menjadi produsen sawit terbesar dunia saat ini, mengalahkan Malaysia yang berada di urutan kedua. Namun masalahnya, produk sawit sedang menghadapi kampanye negatif dari negara-negara besar AS dan terutama Eropa. Kelapa sawit dianggap penyebab terjadinya deforestasi, pelanggaran HAM, dan dituding mempekerjakan anak-anak di bawah usia. Mungemukanya kampanye anti minyak sawit ini tidak lepas dari berkembangnya persaingan antara sawit dengan produk sejenis yang dikembangkan negara-negara maju.  Apa yang dapat dilakukan Indonesia dan GAPKI ? Pemerintah dan GAPKI, keduanya harus bersinergi untuk mencari jalan keluar menghadapi permasalahan tersebut. Ini penting, karena pemerintah maupun pengusaha kelapa sawit, keduanya merupakan institusi yang saling membutuhkan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemeritah dan pengusaha secara simultan baik internal maupun eksternal antara lain: Pemerintah harus menggalang kerjasama dengan negara-negara produsen sawit dunia untuk bersama-sama menghadapi tekanan dari negara-negara maju tersebut melalui berbagai forum resmi, baik WTO maupun PBB dan secara terus-menerus. Para pengusaha yang tergabung dalam GAPKI juga perlu menyadari, ke depan isu-isu lingkungan, HAM, dan pembangunan berkelanjutan menjadi tuntutan dalam bisnis global. Untuk GAPKI sudah waktunya pula menyelaraskan bisnis mereka dengan tuntutan tersebut. Perbaikan ke dalam harus terus dilakukan dengan membuat standar sustainability sembari terus berjuang melakukan diplomasi dalam fora internasional. jss