JAKARTA-Dengan dihapuskannya pungutan ekspor sawit setidaknya membawa harapan terjadinya peningkatan minyak mentah sawit atau Crude Palm Oil (CPO) Indonesia. Bahkan, ini juga dapat meningkatkan daya saing komoditas CPO Indonesia di pasar global.

Pendapat ini dikemukakan Ekonom Indef Bhima Yudhistira. "Penghapusan pungutan ekspor diharapkan pada tahun depan, akan terjadi peningkatan ekspor CPO Indonesia," ujarnya, Selasa, 25 Desember 2018.

Bhima juga tidak menampik  tantangan tahun depan cukup berat dengan berlanjutnya trade war dan fluktuasi harga komoditas perkebunan.

"Overall proyeksi growth ekspor tahun depan diperkirakan 7,8 persen-7.9 persen ," ujarnya lagi

Pertumbuhan ekspor yang cenderung stagnan masih akan menjadi faktor pemberat bagi pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Ekonom PT Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengungkapkan kinerja ekspor tidak bisa dikontrol ke depannya, terutama jika Indonesia masih bergantung pada komoditas.

"Masih berat karena pasar ekspor komoditasnya juga terbatas seperti China, India dan Jepang," papar Lana, Selasa, 25 Desember 2018 .

Jika Indonesia membuka pasar baru, diktakan Lana langkah ini akan memerlukan waktu. Sekalipun ada perjanjian antara pemerintah, peran ekspor dan impor tetap saja ujungnya bergantung pada pola business to business.

Selain itu, nilai tukar rupiah yang melemah cenderung memberatkan bagi ekspor barang manufaktur karena harga bahan bakunya pasti naik.

"Jadi kalau mau mengandalkan ekspor seperti saat ini yang berbasis komoditas, satu tahun ke depan itu masih berat," ujar Lana.

Faktor global akan sangat dominan bagi pergerakan harga dan volume permintaan. Dia memperkirakan pertumbuhan ekspor Indonesia hanya sekitar 7 persen-8 persen, tidak jauh berbeda dari tahun ini.

Dengan ekspor yang cenderung stagnan, dia berharap kontribusi pertumbuhan dari sisi konsumsi rumah tangga, investasi dan belanja pemerintah bisa ditingkatkan.

"Konsumsi rumah tangga saja, jika bisa tumbuh 5,2 persen seperti di kuartal II dan III lalu, pertumbuhan ekonomi bisa sekitar 5,1 persen," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia berharap belanja pemerintah yang sifatnya menopang konsumsi rumah tangga dapat berjalan mulai kuartal I/2019. (*/rd/bc)