Belum sepenuhnya perkebunan kelapa sawit mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainability Palm Oil (ISPO). Padahal itu kewajiban. Salahsatu hambatannya, diasumsikan masih terkendalanya penggabungan nomenklatur antara dinas perkebunan di daerah dengan dinas lain.
Menurut Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang, hingga kini baru 16,7% atau 1.9 juta hektare dari total luas kebun sawit di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (SPO). Itu sejak sertifikasi ini diterbitkan pada tahun 2011.
Luas kebun yang sudah tersertifikasi itu setara 8,1 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Dan hingga 29 Agustus, 306 sertifikat ISPO telah diserahkan kepada 304 perusahaan sawit, satu asosiasi petani plasma, dan satu koperasi petani swadaya.
“Dan kami menargetkan paling tidak 350 sertifikat ISPO akan diserahkan dalam waktu dekat ini,” katanya saat penyerahan sertifikat ISPO, Selasa (29/8).
Menurutnya, penyerahan sertifikat ini bertujuan meningkatkan komitmen seluruh stakeholder perkelapasawitan nasional dalam mendukung program sertifikasi ISPO dan penguatan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.
“Ini juga menjadikan ISPO lebih acceptable di dalam negeri maupun di pasar internasional,” kata mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara itu.
Kalaulah sertifikasi ini dinilai lamban, maka diasumsikan penggabungan nomenklatur dinas perkebunan dengan dinas lain itu yang memberi andil terhadap kelambanan sertifikasi ISPO perkebunan sawit. jss
