PEKANBARU - Permintaan Minyak Kelapa Sawit meningkat pesat sejak tahun 2000an sehingga orangpun beramai-ramai melakukan budidaya komiditas ini. Namun sayangnya itu tidak diikuti administrasi melalui izin usaha.

Akibatnya banyak yang tidak tercatat terutama petani sawit swadaya. Padahal dalam pertanian dan perkebunan ada mekanisme izin Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Saat ini hampir seluruh petani swadaya tidak terdaftar di Riau kecuali yang disertifikasi.

Demikian disampaikan Peneliti dari Jurusan Agrobisnis, Fakutas Pertanian Universitas Riau, Ir. Sakti Hutabarat, M.Agr.Econ, Minggu (07/10/2018). Menurutnya akibat kurangnya sistem administrasi pertanahan ini, pemanfaatan lahan bergerak liar dan berjalan suka-suka.

"Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak optimal, bergerak liar dan pemerintah tak punya kemampuan untuk mengontrolnya. Itu yang harus dikendalikan. Administrasi tak boleh ditunda lagi," ujarnya yang menyelesaikan studi Wangeningen University, The Netherlands ini.

Terlebih lagi, lanjutnya dinas terkait juga kadang tak mengerti tugas bidang ini. Bahkan kata dia ada yang tidak tahu STDB itu apa ketika ada petani yang bertanya ke dinas. 

"Yang baru tahu itu seperti di Siak dan Pelalawan sehingga masyarakatpun sulit mengurusnya," tambah dia.

Tidak adanya tertib administrasi ini kemudian berimbas pada Produktivitas petani. Kebanyakan jor-joran memanfaatkan tanah tapi tidak menggunakan teknik produksi yang efisien seperti tidak menggunakan bibit unggul. Akibatnya di Riau yang seharusnya bisa produksi 28-35 ton per hektare per tahun berdasarkan penelitian hanya bisa 14-16 ton. 

Selanjutnya ini juga akan berakibat pada tidak akuratnya data keseluruhan. Sakti mempertanyakan data luas perkebunan sawit di Riau 2 juta hektare atau secara nasional 11,7 juta ha. 

"Dugaan saya itu dari hasil produksi Pabrik Kelapa Sawit, berapa yang diproduksi itu yang dikonversi ke luas kebun. Dari mana 11,7 juta ha itu, padahal setiap ha beda-beda produksinya," ungkapnya. Bay