JAKARTA - Indonesia harus bisa memanfatkan potensi permintaan global 5 juta minyak nabati per tahun hingga 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Joko Supriyono pada pengukuhan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas dan Dewan Pembina GAPKI periode 2018-2023 di Hotel Pullman, Jakarta, Sabtu (21/4/2018) Menurut Joko, peluang pertumbuhan permintaan tersebut bisa direalisasikan dengan mengamankan, menjaga dan mengembangkan pasar. "Selain dukungan pemerintah, perlu kerja keras semua pemangku kepentingan untuk memanfaatkan momentum tersebut." Hanya saja, kata Joko, selain potensi, sejumlah persoalan seperti rendahnya produksi CPO, iklim berusaha yang tidak kondusif serta pasar yang tidak ramah masih terus membayangi. Menurut Joko, secara nasional, produktivitas sawit di Indonesia belum maksimal. Mengutip data Masyarakat Sawit Indonesia (Maksi) menunjukkan produktivitas nasional sawit Indonesia berada pada peringkat ke 4 di bawah Malaysia, Kolombia dan Thailand. “Indonesia hanya lebih baik dari Nigeria. Bahkan production cost US$/ton CPO perusahaan Indonesia yang terbaik masih kalah dengan perusahan Malaysia yang terjelek,” kata Joko. Faktor lain yang dihadapi Indonesia adalah tingginya biaya akibat berbagai hal seperti infrastruktur, perizinan, biaya social dan keamanan. Hal itu sulit dihindari namun juga sulit dipecahkan. Hal inilah yang mungkin dikeluhkan Presiden Jokowi. Padahal,berbagai regulasi dan perizinan yang sudah diperbaiki, namun investasi tidak juga berjalan dengan cepat. “Persoalan ini, terutama terjadi di Pemerintah Daerah. Kita sudah comply dengan perizinan tapi masih disalahkan. Kita sudah memenuhi semua persyaratan sesuai prosedur, tapi izin tidak kunjung terbit,” kata Joko. Pasar yang tidak ramah juga masih akan membayangi industri sawit kedepan. Bahkan, pada tahun 2017, India yang merupakan pasar ekspor terbesar Indonesia memberlakukan hambatan tarif yang cukup besar. Begitu juga dengan pasar Eropa sebagai market share yang cukup besar dari waktu ke waktu selalu memunculkan berbagai hambatan perdagangan baik yang bersifat tarif maupun non tarif. Dalam kesempatan itu Joko juga mengukuhkan kepengurusan Gapki periode 2018-2023. Pengurus Pusat GAPKI 2018-2023 (Inti) Ketua Umum : Joko Supriyono Wakil Ketua Umum I (Urusan Organisasi) : Kacuk Sumarto Ketua Bidang Organisasi dan Kerjasama Asosiasi : Dr.Ir Hinsantopa Simatupang Ketua Bidang Komunikasi : Tofan Mahdi Ketua Bidang Advokasi dan Hukum : Yunita Sidauruk Ketua Bidang Kampanye Positif : Rudy Prasetya Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal : Bambang Aria Wisena Wakil Ketua Umum II (Urusan Kebijakan Publik: Susanto Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang : Eddy Martono Ketua Bidang Otonomi Daerah : Balaman Tarigan Ketua Bidang Ketenagakerjaan : Sumarjono Saragih Ketua Bidang Kemitraan dan Pembinaan Petani: Suryanto Bun Ketua Bidang Agro Industri : Rediman Silalahi Wakil Ketua III ( Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan) : Togar Sitanggang Ketua Bidang Perdagangan dan Promosi : MP Tumanggor Ketua Bidang Luar Negeri : Fadhil Hasan Ketua Bidang Sustainability : Bambang Dwilaksono Ketua Bidang Implementasi ISPO: Bambang Wijanarko Ketua Bidang Riset dan Peningkatan Produktivitas: Dr.Ir.Hasril Siregar Sekretaris Jendral : Kanya Lakshmi Sidarta Wasekjen : Agam Faturrachman Bendahara : Mona Surya. es