Pengamat kehutanan dan lingkungan dari Institut Pertanian Bogor, Dr Ir Ricky Avenzora M ScF mengingatkan, bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan elitis mafia donor dan LSM lingkungan melakukan tekanan untuk kepentingan bangsa lain terhadap Indonesia.
“Di sisi lain, pejabat-pejabat terkait dana donor harus dicegah agar tidak membentuk kartel SDM untuk memuluskan berbagai potensi kejahatan kerah putih yang potensial terjadi dalam penggunaan dana donor,” kata Ricky di Jakarta, Kamis (13/7).
Ricky mengingatkan, sejak tahun lalu, lebih dari US$ 44 juta hibah dana lingkungan telah dikucurkan. Dana itu disalurkan pada berbagai LSM lingkungan dan institusi di Indonesia tanpa pengawasan.
“Pemerintah harus tegas menetapkan pola alokasi pembiayaan penggunaan dana donor secara rinci dan rigit. Serta DPR harus selektif dalam mengizinkan pemerintah mengambil dan menerima utang yang berkaitan dengan isu lingkungan," kata Ricky.
Negara, kata Ricky, juga perlu membuka mata rakyat tentang berapa sebenarnya utang dana lingkungan yang sudah terjadi selama ini.
“Berbagai kegagalan bisa saja tidak perlu dipermasalahkan, karena semua sudah sama-sama tahu penyebabnya. Namun proses pembelajaran harus sama-sama ditegakkan dan disepakati untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama,” tambahnya.
Menurut Ricky, berbagai potensi capital flight dalam dinamika donor harus ditekan menjadi sekecil mungkin. Sedangkan integritas keilmuan serta profesionalisme kerja harus ditegakkan secara terukur. jss
